Pemprov Riau Evaluasi Total BUMD, Plt Gubernur Soroti Kinerja SPR, PIR, dan BRKS

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari kinerja manajemen, tata kelola perusahaan, hingga efisiensi belanja operasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara terbuka menyoroti kondisi sejumlah BUMD yang justru dinilai menjadi beban keuangan daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebaliknya.

“Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis. PT PIR, ada direksi satu dan ada direksi dua, tapi tidak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya, tapi struktur organisasinya makin banyak,” tegas SF Hariyanto saat ditemui di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan. Penambahan jabatan, direksi, serta biaya operasional tanpa diiringi capaian pendapatan dinilai tidak sehat dan berpotensi mengancam keberlanjutan BUMD.

“Masalah inilah yang harus kita selesaikan ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup, berkembang, dan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.

Plt Gubernur juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas para pimpinan BUMD. Ia mengingatkan agar direksi fokus pada peningkatan kinerja perusahaan, bukan justru membebani anggaran dengan permintaan fasilitas yang tidak mendesak.

“Saya berharap direkturnya bisa bekerja dengan baik. Jangan belum apa-apa malah minta beli mobil. Kalau begitu, bagaimana mau maju pendapatan dan hasilnya,” tegasnya.

Selain PT SPR dan PT PIR, perhatian serius juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Menurut SF Hariyanto, kondisi tata kelola BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena belum adanya direksi dan komisaris definitif.

“BRKS sampai sekarang belum keluar hasil pansel. Direksinya tidak ada, komisarisnya tidak ada. Ini jelas salah dan melanggar aturan. Ke depan, ini harus kita sempurnakan,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa BRKS sebelumnya merupakan salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, kontribusi tersebut kini mengalami penurunan drastis.

“Dulu BRKS bisa menghasilkan ratusan miliar, bahkan pernah sampai 500 miliar. Sekarang cuma sekitar 80 miliar,” katanya.

SF Hariyanto juga menyoroti ketidakseimbangan antara banyaknya gerai layanan BRKS dengan pendapatan yang dihasilkan. Menurutnya, kondisi ini perlu dikaji secara mendalam, termasuk menelusuri besarnya belanja operasional.

“Kemana BRKS ini, apakah belanja operasionalnya terlalu besar atau bagaimana. Ini yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap seluruh BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, meningkatkan PAD, serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Riau.

“Kita sama-sama bergerak dan berdoa, semoga permasalahan BUMD bisa cepat terselesaikan di tahun depan,” pungkasnya.