DPRD dan Pemprov Riau Perkuat Sinergi, Enam Sektor Strategis Digenjot Tingkatkan Pendapatan Daerah

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dalam upaya menggenjot pendapatan daerah guna memperkokoh kemandirian fiskal. Melalui pembahasan lintas sektor yang intensif, kedua belah pihak berkomitmen mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah demi menjamin keberlanjutan pembangunan di Bumi Lancang Kuning pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, menegaskan pentingnya langkah kolaboratif yang terukur dan realistis dalam menggali potensi pendapatan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Senin (29/12/2025). Dalam kesempatan itu, Abdullah memetakan enam sektor utama yang dinilai wajib menjadi prioritas bersama antara legislatif dan eksekutif agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

Sektor pertama yang menjadi fokus utama adalah peningkatan pajak daerah melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Menurut Abdullah, transparansi sistem serta kemudahan akses bagi wajib pajak menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. “Kita perlu memperkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum yang terkait, agar masyarakat semakin mudah dan nyaman dalam membayar pajak,” ujarnya.

Sektor kedua yang disoroti adalah retribusi daerah yang dinilai masih sangat minim. Berdasarkan data yang dipaparkan, target retribusi daerah tahun 2026 hanya sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dianggap belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Provinsi Riau. Oleh karena itu, Abdullah mendorong Pemprov Riau untuk melakukan kajian mendalam dan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan capaian retribusi daerah.

Fokus ketiga diarahkan pada dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dinilai berada dalam kondisi memprihatinkan. Abdullah bahkan menggambarkan sejumlah BUMD berada dalam fase “sakratul maut”. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Plt Gubernur Riau dalam melakukan revitalisasi dan pembenahan manajemen secara komprehensif agar BUMD kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.

Selain itu, sektor keempat dan kelima mencakup optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber-sumber pendapatan baru. DPRD Riau mendorong agar aset milik pemerintah daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Ia mengapresiasi langkah awal Pemprov Riau dalam mengupayakan hal tersebut dan berharap enam sektor prioritas ini dapat memberikan hasil signifikan jika dikelola secara serius dan konsisten.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD. Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi guna mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan daerah.

“Kami siap mendukung dan bersinergi dengan DPRD agar pendapatan daerah meningkat dan pelayanan publik bagi masyarakat tetap terjaga,” pungkas SF Hariyanto.(rie)