Harga Sawit Plasma Riau Naik, Gunakan Tabel Rendemen Baru

Tandan buah segar kelapa sawit.(ft:dok)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama tim penetapan harga kelapa sawit mitra plasma menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) untuk periode 13–19 Agustus 2025. Penetapan harga kali ini telah menggunakan tabel rendemen baru hasil kajian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang disepakati oleh tim.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa kenaikan harga tertinggi tercatat pada kelompok umur tanaman 9 tahun, yakni sebesar Rp22,79 per kilogram atau setara 0,63 persen dibanding periode sebelumnya. Dengan demikian, harga pembelian TBS petani untuk satu minggu ke depan menjadi Rp3.631,58 per kilogram.

Selain itu, harga cangkang berlaku untuk satu bulan ke depan ditetapkan sebesar Rp18,01 per kilogram. Indeks K yang digunakan untuk periode ini adalah 92,18 persen. Harga penjualan crude palm oil (CPO) pada minggu ini naik sebesar Rp17,15, sedangkan harga kernel mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp412,11 dibanding pekan lalu.

Syahrial menjelaskan, terdapat beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan penjualan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, harga CPO dan kernel yang digunakan dalam penetapan adalah harga rata-rata tim. Apabila terkena validasi kedua, maka digunakan harga rata-rata Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Untuk periode ini, harga rata-rata CPO KPBN sebesar Rp14.598,50, dan harga kernel KPBN sebesar Rp13.150,00.

“Sebagaimana diketahui, harga TBS yang ditetapkan untuk mitra plasma pada minggu ini mengalami kenaikan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya harga CPO dan kernel,” ujarnya, Selasa (12/8).

Ia menambahkan, penetapan harga TBS di Provinsi Riau dilakukan dengan upaya perbaikan tata kelola agar sesuai regulasi dan memberikan keadilan bagi pihak petani maupun perusahaan mitra. Menurutnya, komitmen ini merupakan hasil kerja sama seluruh stakeholder, didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

“Membaiknya tata kelola ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(rie)