Banggar DPRD Riau Minta Pemprov Optimalkan PAD dan Pangkas Belanja Kurang Prioritas

Rapat Paripurna DPRD Riau (ft:dok Pekanbarutv) 

PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau memperkuat pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Sejumlah catatan disampaikan Banggar, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengendalian belanja, peningkatan belanja modal, pembenahan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penguatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Riau Edi Basri dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9/2026).

Edi mengatakan pembahasan perubahan APBD dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mencermati kondisi keuangan serta realisasi pelaksanaan anggaran hingga semester pertama 2026.

Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah harus diikuti dengan strategi pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran. APBD dinilai perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah.

Pada sektor pendapatan, Banggar mendorong Pemprov Riau memetakan seluruh potensi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sumber tersebut antara lain pajak daerah, retribusi, pemanfaatan aset, BUMD, serta sektor lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Optimalisasi Satgas Pendapatan Asli Daerah juga dinilai perlu dilakukan melalui langkah yang konkret dan terukur.

Edi menegaskan peningkatan pendapatan daerah bukan hanya menjadi tugas organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani sektor pendapatan.

"Peningkatan pendapatan daerah tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah pengelola pendapatan, tapi harus menjadi tanggung jawab seluruh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing," ujarnya.

Di sisi belanja, Banggar meminta evaluasi dilakukan terhadap belanja pegawai dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Efisiensi belanja barang dan jasa juga menjadi perhatian, bersamaan dengan dorongan untuk memperkuat belanja modal.

Banggar turut menyoroti kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi lebih optimal terhadap daerah.

Selain itu, program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat diminta tetap menjadi prioritas. Persoalan distribusi BBM serta pencegahan dan penanganan karhutla juga masuk dalam catatan Banggar.

Edi mengatakan efisiensi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemangkasan anggaran.

"Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi pembangunan dan masyarakat.

"APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintah," tegasnya.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan seluruh rekomendasi Banggar akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

"Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Provinsi Riau terus bergerak, pelayanan publik semakin baik, perekonomian masyarakat semakin kuat, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan," pungkasnya.(Rie)