PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan daerah. Evaluasi tersebut juga dibarengi dengan penataan penyertaan modal serta kinerja anak perusahaan BUMD.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, pemerintah tidak hanya menilai kinerja BUMD berdasarkan besaran laba atau dividen yang disetorkan kepada daerah. Aspek efisiensi operasional, penyerapan tenaga kerja, serta manfaat pelayanan bagi masyarakat juga menjadi indikator penting.

“Pemerintah Provinsi Riau terus mengevaluasi BUMD dan BLUD agar peranannya sebagai penyumbang pendapatan daerah tidak mengurangi kualitas pelayanan umum,” kata Syahrial Abdi di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan terkait penyertaan maupun penambahan modal kepada BUMD harus memiliki dasar kajian yang jelas dan terukur. Pemerintah ingin memastikan modal daerah yang disalurkan memiliki prospek usaha sekaligus memberikan dampak ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin berbasiskan kajian akademis, business plan yang terukur, dan analisis dampak ekonomi bagi daerah,” jelasnya.

Dalam proses evaluasi, Pemprov Riau menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur kinerja BUMD. Indikator tersebut meliputi kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau dividen, efisiensi operasional, penyerapan tenaga kerja, hingga kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami juga menerapkan indikator kinerja BUMD yang mencakup aspek laba atau dividen, efisiensi, penyerapan tenaga kerja, hingga dampak pelayanan publik,” tambah Syahrial.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Riau tengah melakukan pembenahan terhadap sejumlah anak perusahaan BUMD yang menghadapi persoalan keuangan, termasuk perusahaan dengan kondisi ekuitas negatif.

Evaluasi dilakukan dengan melihat kondisi portofolio usaha, sistem pengendalian internal, serta opsi restrukturisasi yang dapat ditempuh. Jika diperlukan, pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan divestasi atau likuidasi secara terukur terhadap perusahaan yang dinilai tidak lagi memiliki prospek.

“Langkah pembenahan anak perusahaan BUMD yang berekuitas negatif sedang berjalan. Termasuk evaluasi portofolio, penerapan sistem pengendalian intern hingga opsi divestasi atau likuidasi taktis jika diperlukan,” ujarnya.

Syahrial menambahkan, penetapan target dividen dalam APBD 2026 juga akan disesuaikan dengan hasil analisis kinerja dan proses restrukturisasi manajemen masing-masing BUMD.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan lebih sehat, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi keuangan serta pelayanan publik di Provinsi Riau.(Rie)