PEKANBARU,Lancangkuning.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sistem keamanan informasi dan perlindungan data pribadi untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman kejahatan siber. Upaya ini menjadi bagian dari persiapan menuju penerapan pemerintahan digital secara menyeluruh yang ditargetkan terealisasi pada 2027.

Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Sosialisasi Pemerintahan Digital bertema Awareness Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (9/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan pemanfaatan teknologi digital telah menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain mempercepat pelayanan kepada masyarakat, digitalisasi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi kerja perangkat daerah.

Menurutnya, Pemprov Riau telah membangun sejumlah fondasi untuk mendukung pemerintahan berbasis digital. Salah satunya melalui penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, perkembangan teknologi tersebut harus diimbangi dengan sistem perlindungan informasi yang memadai. Sebab, semakin luas penggunaan layanan digital, semakin besar pula risiko gangguan keamanan yang harus diantisipasi.

Syahrial menyebutkan, Pemprov Riau secara berkala melakukan asesmen keamanan sistem dengan berkoordinasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan sistem pemerintahan memiliki perlindungan terhadap berbagai potensi serangan siber.

Penguatan keamanan juga dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota. Seluruh pemerintah daerah di Riau disebut telah terintegrasi dan terdaftar dalam sistem pengamanan siber terpadu.

"Pemprov Riau sudah 100 persen terintegrasi dan teregistrasi seluruh kabupaten/kotanya untuk pengamanan siber. Ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat pertahanan sistem pemerintahan digital," kata Syahrial.

Ia mengingatkan, ancaman siber tidak hanya berkaitan dengan peretasan sistem, tetapi juga pencurian data pribadi, kebocoran dokumen internal, hingga penipuan melalui sarana elektronik.

Jika tidak ditangani dengan baik, serangan tersebut dapat mengganggu operasional pemerintahan dan berdampak pada pelayanan publik. Kebocoran informasi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Karena itu, Syahrial meminta seluruh OPD meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan dan mengelola sistem digital. Setiap perangkat daerah harus memastikan proses pengelolaan informasi dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek keamanan data.

Pemprov Riau menargetkan transformasi pemerintahan digital dapat diterapkan secara menyeluruh pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur teknologi yang andal, sistem keamanan terintegrasi, serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memadai.

Syahrial berharap sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan penyampaian materi, tetapi juga meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah mengenai pentingnya menjaga keamanan informasi dalam setiap aktivitas pelayanan dan administrasi pemerintahan.

"Melalui sosialisasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman dan kesepahaman yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemprov Riau," tutupnya.(rie)