PEKANBARU,Lancangkuning.com-Pemerintah Provinsi Riau menilai pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara menyeluruh dari hulu hingga hilir menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan tersebut dinilai mampu memperkuat upaya perlindungan ekosistem sekaligus memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan hal itu saat menghadiri International Conference on Peatland Research & Innovation 2026 di Integrated Classroom Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Syahrial, perubahan kelembagaan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menjadi Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mencerminkan perubahan pendekatan dalam menjaga lingkungan.

Jika sebelumnya upaya lebih berfokus pada pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan, kini pengelolaan diarahkan secara lebih luas, mulai dari sumber hingga keberlanjutan ekosistem.

“Dari Badan Restorasi ke Badan Pengelola, dari yang kemarin merestorasi, hari ini sudah didefinisikan mengelola dari hulu ke hilir, dari asal sampai ke hasil dan kemudian keberlanjutannya. Itu sebuah pilihan kata yang menurut kami sangat cerdas dan sangat peduli untuk kelangsungan masa depan,” ujar Syahrial.

Ia menjelaskan, pengelolaan gambut tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah. Penataan bentang hidrologis harus menjadi perhatian utama karena kondisi tata air di satu kawasan dapat memengaruhi wilayah lain yang berada dalam satu kesatuan ekosistem gambut.

Karena itu, pendekatan terpadu dinilai diperlukan untuk memastikan upaya perlindungan dan pengelolaan gambut berjalan secara efektif.

Syahrial berharap konferensi internasional tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Hasil kajian dan penelitian dari kalangan akademisi diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan langkah teknis pengelolaan gambut dan mangrove di Riau.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan juga dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Sebelumnya, pada 30 September 2026, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau bersama sejumlah pihak telah meninjau kawasan restorasi gambut di Kabupaten Bengkalis.

Peninjauan tersebut melibatkan unsur Pangdam, Gubernur Riau, Kapolda, Menteri Pertanahan, serta akademisi Universitas Riau.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga kawasan gambut di Riau.

Pemprov Riau berharap penguatan kelembagaan BPGMN dapat mendorong pengelolaan gambut dan mangrove yang lebih terarah. Dengan dukungan penelitian dan sinergi lintas sektor, perlindungan ekosistem diharapkan berjalan lebih optimal serta mampu menekan potensi kerusakan lingkungan di masa mendatang.(rie)