Pemprov Riau Siapkan Rakor Bersama Seluruh Desa untuk Perkuat Penanganan Karhutla

PEKANBARU,Lancangkuning.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tingkat desa. Salah satunya melalui rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan seluruh desa di Provinsi Riau.

Rakor tersebut direncanakan digelar pada pertengahan September 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen bersama setelah kondisi karhutla di Riau saat ini mulai dapat dikendalikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam upaya pencegahan karhutla. Sebab, pemerintah desa berada di lini terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi bersama seluruh desa di Riau pada pertengahan September mendatang. Kegiatan ini untuk merespons sekaligus memperkuat langkah pencegahan setelah kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat diatasi dengan baik,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, pencegahan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sosialisasi dan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan harus dilakukan hingga tingkat desa.

SF Hariyanto menyebutkan, Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla.

Komitmen tersebut akan diperluas dengan melibatkan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, serta aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

“Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan LAMR telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu, dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas melalui deklarasi bersama yang ditandatangani,” jelasnya.

Deklarasi tersebut nantinya memuat komitmen untuk mencegah masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Selain imbauan dan larangan, pemerintah juga akan menegaskan konsekuensi hukum bagi pihak yang tetap melakukan pelanggaran.

“Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar,” katanya.

Ia menegaskan, pencegahan karhutla harus dilakukan secara serius karena dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat pembukaan lahan dengan cara membakar.

Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, kegiatan belajar mengajar, hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat asap.

“Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar, aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap,” terangnya.

Karena itu, SF Hariyanto berharap rakor tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Upaya pencegahan diharapkan tidak hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi, tetapi menjadi komitmen berkelanjutan.

“Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini,” pungkasnya.(rie)