Harga TBS Sawit Riau Alami Penurunan: Komitmen Pemerintah Jaga Transparansi dan Keadilan

Pekerja tengah memuat TBS Sawit (ft:infosawit.com)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru – Dinas Perkebunan Provinsi Riau bersama Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit telah melaksanakan rapat penetapan harga untuk periode 30 April hingga 6 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, digunakan tabel rendemen harga terbaru hasil kajian dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati bersama oleh seluruh tim.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa pada periode ini terjadi penurunan harga TBS tertinggi pada kelompok umur tanaman sawit 9 tahun, yakni sebesar Rp 18,94 per kilogram atau setara dengan penurunan 0,52% dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, harga pembelian TBS petani untuk satu minggu ke depan ditetapkan sebesar Rp 3.616,88 per kilogram.

Syahrial menjelaskan bahwa penurunan harga ini dipengaruhi oleh turunnya harga minyak sawit mentah (CPO) dan inti sawit (kernel). Harga penjualan CPO mengalami penurunan sebesar Rp 85,39, sementara harga kernel turun sebesar Rp 27,57 dibandingkan minggu lalu. Indeks K yang digunakan untuk periode ini adalah indeks K satu bulan ke depan sebesar 92,54%.

Untuk harga cangkang, ditetapkan sebesar Rp 19,89 per kilogram dan berlaku selama satu bulan. Beberapa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) diketahui tidak melakukan penjualan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 8, apabila terdapat PKS yang tidak melakukan penjualan dan hanya terdapat dua data yang tervalidasi, maka harga CPO dan kernel yang digunakan adalah harga rata-rata yang dirilis oleh KPBN. Harga rata-rata CPO KPBN periode ini tercatat sebesar Rp 14.347,75 per kilogram dan harga kernel sebesar Rp 13.988,00 per kilogram.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, penurunan harga TBS minggu ini memang lebih disebabkan oleh melemahnya harga CPO dan kernel. Namun demikian, kami bersama seluruh tim tetap berkomitmen menjaga tata kelola penetapan harga agar adil dan sesuai regulasi,” ujar Syahrial.

Ia menambahkan bahwa upaya memperbaiki mekanisme penetapan harga ini merupakan bagian dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. “Dengan tata kelola yang lebih baik, kita berharap pendapatan petani terus meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(rie)