BUMN Diminta Gelar RUPSLB, Ada Perombakan Direksi Besar-besaran?

Foto: Gedung BUMN

LancangKuning.com, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta BUMN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Mengutip dari CNBC Indonesia, informasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam A Putro kepadaCNBC Indonesia dalam pesan singkatnya, Senin (15/7/2019) malam.

"Memang ada permintaan dari Kementerian BUMN untuk penyelenggaraan RUPSLB," ujar Imam.

Menurut Imam proses RUPSLB tersebut harus dilakukan sesuai aturan main pasar modal, antara lain melalui publikasi di media. Selain itu, ada dua agenda yang diminta dalam RUPS, yakni penyampaian kegiatan usaha selama kuartal II-2019, dan perubahan susunan pengurus perseroan masing-masing BUMN.

Namun, sampai berita ini ditulis, Imam masih enggan berkomentar lebih lanjut mengenai detil dari RUPSLB dari BUMN tersebut. Sumber CNBC Indonesia, mengungkapkan jumlah BUMN yang diminta RUPSLB mencapai 20-25 BUMN.

Masih mengutip dari CNBC Indonesia, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai perombakan direksi BUMN ini penuh unsur politis yang dilakukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Hal ini sebagian besar tak terkait dengan kinerja BUMN itu sendiri.

"Nantinya biarpun Menteri bukan Rini, posisi BUMN nantinya akan tetap loyal ke Rini Soemarno" kata Bhima.

"Jadi belum tentu soal kinerja direksi BUMN. Ini banyak motif politiknya," sambung Bhima.

Menurut Bhima, Rini merupakan salah satu menteri yang terancam posisinya. Pasalnya banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN. Masalah terakhir yang mengganjal Rini Soemarno adalah kasus laporan keuangan Garuda Indonesia.

Bhima menambahkan Rini Soemarno memang masuk list teratas yang terancam didepak Jokowi.

"Menteri BUMN juga kocar kacir melihat Direksi beberapa BUMN tersandung kasus korupsi misalnya Dirut PLN Sofyan Basir dan terbaru adalah laporan keuangan Garuda Indonesia yang sudah terbukti bermasalah," paparnya. (LKC)