Harga Kelapa Inhil Turun, Pemprov Riau Ungkap Dua Penyebab Utama

PEKANBARU,Lancangkuning.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengungkapkan bahwa penurunan harga kelapa yang dikeluhkan petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dipicu oleh melemahnya permintaan pasar internasional di tengah melimpahnya produksi dari kebun petani yang saat ini memasuki puncak musim panen.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, SHut, MT, menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Riau, melainkan berkaitan dengan perlambatan perdagangan produk kelapa dan turunannya di pasar global. Akibatnya, daya serap industri pengolahan ikut menurun sehingga berdampak pada harga di tingkat petani.

"Permintaan terhadap produk kelapa beserta turunannya sedang melemah. Dampaknya, bahan baku yang masuk ke PT Pulau Sambu cukup banyak, sementara pengiriman kelapa ke Malaysia melalui jalur kapal juga belum ramai," ujar Supriyadi, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga jual kelapa mengalami penyesuaian. Saat ini, harga kelapa jambul yang dipasarkan ke Malaysia berkisar Rp1.700 per kilogram. Sementara itu, PT Pulau Sambu membeli kelapa jambul sekitar Rp1.900 per kilogram dan kelapa licin di kisaran Rp2.200 per kilogram.

Di sisi lain, produksi kelapa petani justru meningkat karena memasuki musim panen. Supriyadi mengatakan hasil panen tahun ini cukup baik, didukung kondisi cuaca yang masih bersahabat serta perbaikan infrastruktur perkebunan yang mempermudah aktivitas budidaya dan distribusi hasil panen.

"Produksi sedang tinggi karena musim panen. Kondisi air pasang belum terlalu tinggi, curah hujan juga masih normal sehingga produktivitas kebun meningkat dibandingkan sebelumnya," katanya.

Pemprov Riau, lanjut Supriyadi, telah berkomunikasi langsung dengan manajemen PT Pulau Sambu guna memperoleh gambaran mengenai kondisi pasar. Dari hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa pasokan buah kelapa yang masuk ke pabrik meningkat signifikan, sementara permintaan dari pasar belum menunjukkan peningkatan.

Menghadapi situasi tersebut, Pemprov Riau menyiapkan langkah jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang tengah didorong ialah pembentukan regulasi tata niaga kelapa agar harga lebih terkendali, sekaligus mempercepat pengembangan industri hilirisasi berbasis kelapa di Riau.

Melalui penguatan industri pengolahan di daerah, pemerintah berharap nilai tambah komoditas kelapa dapat meningkat, ketergantungan terhadap pasar ekspor bahan baku berkurang, serta petani memiliki kepastian pasar dan harga yang lebih stabil pada masa mendatang.(rie)