Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Wujudkan Pemerintahan Efisien

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus 

LANCANGKUNING.COM,Jakarta-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

“Presiden menekankan bahwa kunci kebangkitan bangsa terletak pada sinergi dan kolaborasi di antara seluruh elemen pemerintahan, baik pusat maupun daerah,” ujar Wiyagus dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2025 di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Ia menyebut, sebagai mitra strategis pemerintah pusat, APPSI memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui wadah tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyatukan visi pembangunan nasional agar lebih selaras dengan kebutuhan daerah.

Wiyagus memaparkan sejumlah langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien. Pertama, memperkuat sinergi antara kepala daerah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh perangkat daerah agar kebijakan berjalan selaras dan efektif. Kedua, berhati-hati dalam merumuskan peraturan daerah (Perda) dengan memastikan setiap kebijakan berbasis data yang akurat dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Ketiga, menjamin layanan publik yang adil, merata, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah bersama TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan nasional seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga transformasi digital.

Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti perlunya pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan di tiga sektor utama, yaitu perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, peningkatan ruang fiskal daerah, serta penguatan pengendalian keuangan untuk mencegah kebocoran anggaran.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 harus menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, sesuai peran dan fungsinya masing-masing,” pungkasnya.(rie/MCR)