DPRD Riau Bentuk Pansus untuk Maksimalkan PAD dan Perbaiki Kinerja BUMD

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mengambil langkah strategis dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Pembentukan Pansus ini dilakukan sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal, sehingga kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diperkuat.

Pansus ini dipimpin Abdullah, anggota Komisi III DPRD Riau, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menaikkan target PAD dari Rp 4,9 triliun menjadi sekitar Rp 5,2 triliun. Kenaikan sebesar Rp 300 miliar ini dinilai sebagai langkah positif, namun ia menegaskan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat pencapaiannya. Menurut Abdullah, penurunan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu persoalan utama.

Pendapatan BUMD yang terus merosot, ditambah dengan permasalahan aset milik provinsi yang lebih banyak menjadi beban APBD daripada sumber pendapatan, membuat target kenaikan PAD tersebut sulit tercapai. Karena itu, ia menilai pekerjaan Pansus akan berat dan membutuhkan proses panjang untuk meneliti seluruh potensi pendapatan, termasuk kontribusi BUMD yang selama ini belum optimal.

Selain itu, Abdullah juga mengkritisi lemahnya implementasi rekomendasi yang selama ini telah diberikan DPRD kepada pemerintah provinsi.

Meski berbagai saran, termasuk terkait pemanfaatan potensi Pajak Air Permukaan, sudah berulang kali disampaikan, namun pelaksanaannya di lapangan tidak kunjung sesuai harapan. Kondisi tersebut dinilai menghambat peningkatan pendapatan daerah yang seharusnya bisa didorong lebih maksimal.

Karena itu, Abdullah menegaskan bahwa kunci utama dalam meningkatkan PAD terletak pada ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi. Pansus akan memfokuskan langkahnya pada pengumpulan data produksi yang detail dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau.

Data tersebut dinilai sangat penting untuk mengukur potensi riil, misalnya potensi pajak air permukaan yang selama ini belum tergarap optimal. Dengan memiliki database yang lengkap, Pansus akan mampu menyusun rekomendasi yang kuat, kredibel, dan berbasis data.

Abdullah berharap rekomendasi yang solid tersebut dapat dieksekusi lebih efektif oleh Pemerintah Provinsi Riau, sehingga target PAD sebesar Rp 5,2 triliun tidak hanya sekadar angka, tetapi benar-benar dapat dicapai. Upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas APBD, sehingga pembangunan untuk masyarakat bisa berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.(rie)