LAMR Apresiasi Gubernur Riau Dorong Tenaga Lokal di Industri Migas: Anak Negeri Harus Diberi Ruang

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri HM Marjohan Yusuf.(ft:mediacentre.riau)

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyambut baik langkah Gubernur Riau Abdul Wahid yang menekankan pentingnya pelibatan tenaga kerja serta mitra lokal dalam tata kelola industri minyak dan gas (migas) di Bumi Lancang Kuning.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri HM Marjohan Yusuf, menilai kebijakan tersebut selaras dengan semangat kemandirian daerah. Menurutnya, putra-putri Riau layak mendapatkan kesempatan bekerja di sektor migas, sepanjang mereka memenuhi syarat dan memiliki kompetensi.

“Riau sangat terbuka. Yang penting semua sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Kita tidak ingin anak kemenakan duduk di posisi yang tidak layak, tapi kalau sudah memenuhi kualifikasi, mereka patut diberi ruang,” tegas Marjohan, Senin (30/9/2025).

Lebih jauh, ia mendorong agar perusahaan migas tidak sekadar membuka lowongan bagi tenaga lokal, tetapi juga berinvestasi dalam pembangunan SDM jangka panjang. Salah satunya dengan menyediakan beasiswa hingga jenjang pendidikan tertinggi di bidang perminyakan.

“Ini bukan hal baru. Dulu, ketika Sultan Syarif Kasim II memberi izin Belanda mengelola minyak, mereka juga mendirikan sekolah bagi anak-anak tempatan. Jadi sudah semestinya perusahaan saat ini pun berperan dalam mencetak generasi ahli migas dari Riau,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Abdul Wahid dalam agenda berbeda menegaskan, industri migas tidak boleh sekadar menyumbang lewat hasil produksi. Ia menekankan perlunya kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan sumber daya manusia dan mitra lokal.

“Pertumbuhan ekonomi Riau jangan hanya dihitung dari produksi minyak. Nilai tambah itu ada pada seluruh proses pengelolaannya. Di situlah masyarakat bisa ikut merasakan manfaatnya,” ujar Wahid usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Pekanbaru.

Wahid juga menekankan agar perusahaan migas yang beroperasi di Riau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di provinsi ini, sehingga penerimaan pajak badan bisa langsung memperkuat kas daerah. Ia menilai kebijakan afirmatif perlu ditegakkan agar tenaga kerja lokal memperoleh prioritas dibandingkan pekerja dari luar daerah.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh timpang. Jika distribusi manfaat tidak adil, kekayaan tersebut justru bisa memicu kesenjangan.

“Sumber daya yang melimpah harus membawa berkah, bukan bencana. Jangan sampai muncul disparitas yang bisa memicu gejolak sosial,” tegasnya.