Tatib Baru DPRD Riau Disahkan, Legislasi dan Etika Diperkuat

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru-DPRD Provinsi Riau secara resmi mengesahkan perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (28/7/2025). Agenda utama rapat adalah penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) yang membahas revisi aturan internal lembaga legislatif tersebut, sekaligus penetapan persetujuan dewan atas hasil perubahan yang diajukan.

Juru bicara Pansus, Androy Aderianda, menyampaikan bahwa perubahan Tatib dilakukan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru dan kebutuhan kelembagaan DPRD Riau. Menurutnya, revisi ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap sejumlah regulasi baru, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dengan revisi ini, diharapkan DPRD Riau dapat bekerja lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” kata Androy dalam laporannya.

Ia juga menambahkan bahwa penyempurnaan Tatib mencakup penguatan aspek etika berpolitik, peningkatan kedisiplinan anggota dewan, serta perbaikan mekanisme kerja alat kelengkapan dewan. Harapannya, perubahan ini menjadikan DPRD lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang memimpin jalannya rapat paripurna, menyatakan bahwa disahkannya perubahan Tatib ini merupakan bukti nyata komitmen DPRD dalam memperbaiki tata kelola lembaga legislatif. Ia menegaskan bahwa Tatib bukan sekadar pedoman teknis, melainkan juga mencerminkan budaya politik dan semangat akuntabilitas.

“Tata Tertib bukan hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai politik yang berintegritas. Kita berharap implementasinya benar-benar menjadi panduan hidup dalam setiap aktivitas dewan,” ujar Budiman.

Dengan disahkannya perubahan ini, peraturan tentang Tata Tertib DPRD akan menjadi dasar hukum dalam setiap proses pengambilan keputusan, penyusunan program kerja, hingga pelaksanaan rapat dan kegiatan resmi lainnya di lingkungan DPRD Provinsi Riau.