Jelang Alih Kelola, UNRI's Discussion Club Hadirkan Para Ahli Bahas Nasib Blok Rokan

Foto: Istimewa

 

Lancang Kuning - Transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pasivic Indonesia (CPI) ke PT Pertamina tinggal mengitung hari, namun hingga kini persiapan Pemprov Riau dalam pengelolaan Participacing Interest (PI) 10% belum memberikan transparansi yang jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Riau yang mempertanyakan “Untuk siapa Blok Rokan ini sebenarnya?”. 

Membahas hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) menghadirkan sejumlah narasumber yang dapat memberi penjelasan persiapan pengelolaan Blok Rokan dalam UNRI’s Discussion Club. Kegiatan ini mengangkat tema "Dilema Transisi Blok Rokan, Blok Rokan Untuk Siapa?" pada Senin (7/6) lalu secara online melalui pranala Zoom Meeting.

Turut hadir dalam diskusi ini Direktur IRRES Dr. Mawan Batubara, M.Sc, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus, Ketua Forkom Pemuka Masyarakat Riau Dr. Drh. Chaidir, MM, Anggota Majelis Kerapatan Adat Melayu Riau Dr. Elmustian Rahman, M.A dan Presiden Mahasiswa UNRI Nofrian Fadil Akbar.

Elmustian mengatakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau akan ikut berperan untuk B to B (business to business) dalam pengelolaan Blok Rokan. “Pemprov Riau harus menyiapkan lembaga PI 10% dan LAM juga berupaya agar daerah tidak hanya mendapatkan PI 10%, tetapi juga mendapatkan dana bagi hasil,” ujar Elmustian.

Sementara itu, Rikky yang menyampaikan bahwa sejak 2019-2020 PT CPI bersama SKK migas dan jajaran stakeholder telah mengupayakan masuknya operator baru. "Ada 9 topik penting dalam alih kelola wilayah kerja Rokan ini diantaranya migrasi data (data Migration); pengeboran atau drilling WI/WS; Chemical EOR (Enhanced Oil Recovery); Contract management; Supply of electricity, steam, and gas; Human capital; Information and technology (IT); Operational Procedure and Work Permit; serta lingkungan (enviromental)," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa wilayah kerja Rokan merupakan aset strategis dalam portofolio nasional dan tetap menjadi lokomotif penggerak Ekonomi nasional serta daerah dalam kondisi di masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Dalam hal ini Chaidir juga mengatakan mereka telah menyampaikan pokok-pokok pikiran nya mengenai transisi blok rokan kepada Pemprov Riau dan DPRD Provinsi Riau. Diantaranya isu terkini mengenai blok Rokan ini adalah 2.757 eks-karyawan CPI yang lolos untuk dialihkerjakan sebagai pegawai Pertamina Hulu Rokan, tetapi tanpa dilakukan tes wawasan kebangsaan. Sedangkan tidak diketahui secara pasti berapa total anak Riau dari total tersebut.

"Sampai saat ini Pemprov Riau belum menetapkan BUMD yang akan diajukan sebagai penerima dan pengelola PI 10%. Pertamina wajib memberikan PI 10% kepada BUMD yang sudah memenuhi syarat, tetapi jika belum memenuhi syarat maka hilanglah kewajiban tersebut. Dalam pertemuan dengan direktur PT PHR yang baru di balai serindit pada 25 Mei 2021, Gubernur Riau hanya menyebutkan ada 2 BUMD sebagai calon yang diajukan yaitu : PT Riau petroleum dan PT BSP. Dua BUMD ini harus memenuhi persyaratan sesuai PP Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu migas dan Permen ESDM nomor 37 th 2016 tentang ketentuan penawaran PI 10%, khususnya terkait komposisi saham mayoritas (Minimal 50+1%) harus dimiliki oleh Pemprov Riau," imbuhnya.

Kemudian, Direktur IRRES Marwan mengatakan pada tahun 2019 PT CPI menolak untuk investasi dalam lifting di blok rokan, dan faktanya baru tahun ini dilakukan pengeboran kembali. Dari rencana 192 sumur yang akan di bor, yang sudah terlaksana hanya sekitar 60 an, sedangkan waktu hanya tinggal beberapa bulan. Jadi jika seandainya lifting minyak nya turun, ini adalah kesalahan dari berbagai pihak.

"Pertama adalah kesalahan Chevron karena ada dalam peraturan menteri dan SKK yang membahas bahwa perusahan harus melanjutkan pengeboran meskipun akan segera berakhir kontrak nya. Di sisi lain SKK juga sama saja karena tidak menjalankan fungsi pengawasan, jika tidak dilakukan eksplorasi sumur baru justru akan menyebabkan turunnya lifting minyak. Rencananya rata-rata 165.000 barel/hari, bisa saja selanjutnya itu turun. Jangan sampai tidak mulusnya transisi ini disebabkan oleh kesalahan dua belah pihak. Sehingga akhirnya akan berujung pada penilaian negatif terhadap BUMN,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan sebaiknya pemerintah bercermin dari blok Mahakam yang merupakan kasus yang sama. Sehingga apabila terjadi penurunan lifting, pihak yang dituntut tanggung jawabnya yaitu pemerintah, SKK migas, ketua pengawas (menteri ESDM), serta juga ada tanggung jawab Chevron disana.

Menanggapi hal ini, Presma UNRI Nofrian Fadil Akbar berharap agar alih kelola blok Rokan ini dapat memberikan dampak yang nyata dan positif untuk perkembangan untuk daerah hingga nasional diseluruh aspek.

"Diharapkan agar kedepannya akan ada komitmen bersama dari seluruh aspek dan elemen, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi, karena sesungguhnya ini adalah demi kepentingan kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat," ujar Akbar.

Dalam hal ini sangat disayangkan salah satu sosok kebanggaan Provinsi Riau yakni Gubernur Riau Syamsuar tidak dapat menghadiri kegiatan penting ini.

“Padahal harapannya, dengan kegiatan ini dapat mengupas kejelasan perihal Blok Rokan juga bersama bersama Gubernur Riau. Apalagi perihal ketidakjelasan pembagian PI yang diberikan kepada BUMD,” ujar Akbar. (LK/Rls)

 

Penulis: Muhammad Agus Hardiansyah.