Dukung Massa Aksi Tolak UU Ciptaker, KNPI Meranti Bentuk Tim Advokasi

Foto: Aakan aksi dari Gempar (Gerakan mahasiswa pemuda dan rakyat) Meranti
 
Lancang Kuning, MERANTI - Menanggapi gejolak penolakan Undang-Undang Omnibus law yang terjadi juga rencana aksi yang sama akan dilakukan di Meranti. 

Dewan pengurus daerah komite nasional pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Kepulauan Meranti telah membentuk Tim Advokasi,  memberikan bantuan untuk mendampingi proses hukum bagi peserta demonstrasi dan menjamin agar tidak ada penahanan oleh pihak Kepolisian RI, ini dilaksanakan sesuai instruksi DPP KNPI nomor : 0516/DPP KNPI/X/2020 tertanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh DPP KNPI ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sektetaris Jenderal DPP KNPI.

Dasuki,SH selaku wakil ketua hukum dan hak asasi manusia DPD KNPI menyatakan sikap dukungan penuh kepada massa aksi yang akan turun menolak UU omnibus law.

"Kita tidak ingin, hal hal yang tak di inginkan seperti daerah laen terjadi di Meranti, untuk itu kami menghimbau kepada kawan kawan yang melaksanakan aksi siang ini, agar tertib, dan di minta pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan secara humanis, jangan ada yang disakiti oleh pihak keamanan. Musuh kita bukan aparat penegak hukum. Tapi musuh nyata kita adalah mereka yang tidak berpihak kepada hak rakyat kecil," ungkap pria yang akrab dipanggil coki

Selanjutnya, sikap DPD KNPI Meranti terhadap uu tenaga kerja ini, mendukung penuh langkah yang di lakukan DPP KNPI untuk menggugat undang undang cipta kerja ke MK

Sekjen DPD KNPI Meranti Wan Firmansyah juga menuturkan hal yang sama. "Kami menilai, dpr lebih mementingkan kepentingan konglomerat daripada rakyat, ditambah memutuskan dalam situasi covid, dan kita sangat menyayangkan hal ini terjadi. Kami berharap pemerintah mengambil keputusan tegas segera," terang sekjen wan Firmansyah. M.Ikom.

Senada dengan yang disampaikan oleh ketua harian Mas Bas juga akan mengawal penuh perjuangan mahasiswa dan rakyat dalam menolak UU omnibus law tersebut. Menurut nya kehadiran UU yang menyengsarakan rakyat harus ditolak. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap tegas pemerintah daerah kabupaten kepulauan Meranti hadir bersama rakyat baik itu DPRD maupun Bupati Meranti. Harus hadir bersama kepentingan rakyat.

"Insyallah kita sudah siapkan Tim advokasi jika ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan atas nama rakyat," tutup mas bas. (LK/DAS)