Ingatkan DPRD Siak, Jika Koperasi Mangkir Lagi Masyarakat  akan Demo

SIAK - Terkait mangkirnya pihak Koperasi BUTU saat agenda Hearing yang dilakukan DPRD Siak siang semalam disayangkan semua pihak, masyarakat dan sejumlah ormas yang ikut bersama melaksanakan Hearing meminta lembaga wakil rakyat itu kembali memanggil Koperasi yang beralamat di Kecamatan Pusako itu dengan segera.

"Kami minta DPRD Siak menggelar Hearing kedua untuk memanggil pihak Koperasi BUTU," kata perwakilan MPKS Rolis, saat Heraing berlangsung, Kamis (25/7/19) siang.

"Dipanggil Hearing malah Koperasi BUTU mangkir, saya menilai ini bentuk perlawanan mereka ke kita semua," kata Rolis. 

Rolis juga menilai, ketidakhadiran koperasi BUTU dalam panggilan DPRD Siak, merupakan bentuk tidak adanya hormat Koperasi tersebut ke lembaga wakil rakyat itu.

Rolis menegaskan, jika jadwal berikutnya  Koperasi BUTU tidak juga mengindakan panggilan DPRD, ia bersama sejumlah oraganisasi lainnya akan "kibarkan bendera perang" ke Koperasi tersebut.

"Kami akan demo jika Koperasi itu tetap angkuh, dan akan membawa pasukan yang besar, saya akan bawa juga laskar nanti," tegasnya.

Rolis meminta DPRD Siak  agar menyurati Pemerintah Daerah, agar menghentikan untuk sementara waktu semua aktivitas Koperasi BUTU.

Senada hal itu, ketua MPKS Wan Hamzah menegaskan ke pihak Koperasi agar tidak angkuh, ia menilai Koperasi BUTU ada "permainan" dala pengelolaan lahan TORA tersebut.

"Jika tetap juga, kita siap menempuh jalur hukum, kita akan bawa kasus ini ke kepolisian dan kejaksaan," tegas Wan Hamzah.

Sementara itu, Bupati Lira Dedi Irama  mengatakan, di dalam pertemuan itu semua pihak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Melainkan meluruskan permasalahan selma ini terjadi.

Lira tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah dalam masalah ini. Namun perlu diketahui, lahan TORA yang dikelola Kperasi itu merupakan milik negara yang diperuntukkan ke masyarakat, jika memang ada permainan di dalam Koperasi ini kita berhak untuk mempertanyakan.

"Yang jelas Lira mengkritisi adanya dugaan permainan pengelolaan kayu atas lahan TORA tersebut," katanya.

Lira jnuga mempertanyakan sejauh mana izin Koperasi BUTU. Sebab mereka mengelola kayu dilahan tersebut.

"Tentu harus ada izin limbah kayunya. Jadi jangan pula mereka menanyakan legalitas kami, jika tidak ada masalah disana mengapa mereka tidak hadir Hearing,"

Hearing Kembali Digelar Pekan Depan

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan akan menjadwalkan kembali Hearing dengan KOperasi BUTU pekan depan atau tanggal 29 Juli mendatang, ia juga akan mengundang semua pihak yang terlibat didalam masalah itu, yakni pihak Pemkab Siak, BPN Siak, Camat, Penghulu dan sejumlah pihak lainnya.

"Kita sangat sayangkan, Koperasi yang kita undang ini tidak datang. Dan hanya mengirim sepucuk surat ke DPRD," kata Indra.

Indra mengatakan, padahal hearing tersebut Koperasi BUTU merupakan pihak yang sangat penting di dalam masalah yang ditimbul terkait pengelohan kayu yang ada di lahan TORA tersebut.

Sementara itu, di dalam surat yang di kirim Koperasi BUTU ke DPRD, ada tiga poin yang disampaikan, yakni.
1. Pihak Koperasi keberetan dengan Hearing tersebut, selain itu mereka tidak menghadiri panggilan DPRD Siak itu karena mempunyai kesibukan lain dan mempunyai agenda yang teah dijadwalkan sebelumnya. 

2. Hearing seharusnya melibat semua pihak terkait,  seperti Pemda, BPN, Land Reform, Camat, Kepala Kampung dan sejumlah pihak lainnya, buka mereka saja, karena mereka bergerak bukan sendiri.
3. Pihak butuh mempertanyakan legalitas MPKS untuk meminta Hearing, karena sejauh ini tidak ada masalah di dalam tubub Koperasi, dan tidak ada pihak yang dirugikan selama ini.  (LK/Gus_li)