Menyedihkan, 22 Kapal Bantuan Kementerian untuk Riau Mubazir

PEKANBARU-Menyedihkan, begitu yang terlontar di bibir sebagian nelayan di Riau pesisir. Pasalnya, 22 unit kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikatan (KKP) jenis 30 GT terkesan mubazir. Sebab, tidak dioperasionalnya dan dibiarkan teronggok begitu saja.

Tidak dipakainya kapal ini, ternyata penyebabnya masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengoperasional kapal ini. 

"Ada 27 unit kapal 30 GT yang diberikan oleh kementerian, hari ini mangkrak di pelabuhan, karena hanya 5 yang bisa beroperasi. Hal ini karena nelayan tidak bisa menggunakan kapal besar, karena itu SDM perikanan perlu dibenahi," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau, Herman, Kamis (18/4/2019).

Akibat keterbatasan itu, kata Herman, kapal bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tersebut tidak bisa dioperasikan.

Menurutnya nelayan provinsi Riau masih memiliki kebiasaan mencari ikan dengan pola one day one trip atau satu hari satu kali berangkat saat melaut. Dengan wilayah operasinya hanya sebatas perairan pantai.

"Kalau kita lihat rata-rata nelayan kita masih beroperasi di perairan pantai, tidak bisa keluar. Kebiasaan nelayan kita di sini itu one day one trip, pergi pagi pulang sore," katanya.

Para nelayan di Riau sebagian besar masih menggunakan kapal dengan spesifikasi 5 GT.

Bahkan berdasarkan hasil pendataan DKP Riau jumlah kapal dengan jenis ini mencapai ribuan unit.

"Kapal dengan spesifikasi 5 GT itu di Riau jumlahnya mencapai lebih dari 6.000 unit. Sedangkan untuk type 10 GT paling hanya sekitar 700-an lebih, yang di atas 10 GT sampai 30 GT hanya 360 unit, dan yang 30-60 GT hanya 27 unit kapal," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Riau menyatakan kesediaanya untuk memberikan alat pendeteksi kumpulan ikan kepada nelayan yang ada di Riau.

Namun sebelum nelayan dibantu alat itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyarankan agar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau terlebih dahulu mengajarkan nelayan menggunakan alat pendeteksi ikan tersebut.

"Kalau alat itu harganya Rp4 juta bisa saja dikasih dari Pemda, tapi meraka harus diberikan pelatihan bagaimana menggunakan alatnya. Kita disini banyak insinyur perikanan. Bawa alat itu, bawa nelayan itu supaya belajar, kalau sudah pandai lepas," katanya, Rabu (17/4/2019).

Selain itu, lanjut Syamsuar, untuk meningkatkan produksi hasil tangkap laut di wilayah setempat, perlu dilakukan penyuluhan rutin kepada nelayan.(haz/tpc)