Soal 100 Honorer K2, Dewan Minta Gubri Beri Kepastian

Foto: Istimewa

LancangKuning.Com, PEKANBARU - Hingga berganti pimpinan, nasib 100 honorer Kategori II (K2) di lingkungan Pemprov Riau hingga saat ini belum jelas. Walau sudah dinyatakan lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak Februari 2014 lalu, hingga kini tak ada pengangkatan.

Hal tersebut terjadi karena belum ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) oleh Gubernur Riau sebelumnya.

Maka dari itu, Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi I bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, hari ini, (21/3/19) menggelar rapat mendengar pendapat perwakilan 100 honorer K2.

Baca Juga: Ratusan Guru Tuntut TPP di Depan Kantor Walikota Pekanbaru

Wakil Ketua Komisi l Taufik Arrahman mengatakan hanya satu syarat yang tidak dipenuhi oleh Riau. Hanya Riau yang tidak selesai. Memang aturan pengangkatan k2 sudah habis berlakunya. Tapi, kata dia, berkaca dari daerah lain. Seperti DKI Jakarta, walaupun ada tenggang waktu dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih bisa menerima.

"Ini rapat resmi, kita berkaca di DKI. Tenggang waktu lewat. Tapi BKN masih nerima. Ini kita resmi setalah ini tentu ada upaya politis yang kita lakukan," ujarnya, dikutip dari RiauTerkini.

Taufik berharap kepada Gubernur Riau yang baru, Syamsuar atas nasib honorer yang belum diangkat ini segera diberi penjelasan.

"Kalau emang Pak Syamsuar enggak mau tanda tangan, tolong sampaikan. Jadi saya minta kepada BKD tolong sampaikan duduk masalah ini. Karena kawan-kawan ini butuh kepastian. Jangan tergantung seperti ini," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Riau, Ikwan Ridwan menyebutkan pihaknya akan segera menyampaiakan hasil rapat ini kepada Gubernur Riau.

"Saya usahakan secepatnya. Karena semenjak dilantik, beliau sangat sibuk. Keputusan tetap pada gubernur. Nanti kita akan sampaikan ini," jelas Ikwan. (LKC)