Daftar Isi

Foto: Ketua Projo Riau Dodi Kurniawan (sebelah kanan) didampingi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho. (Dok. Projo Riau)
Lancang Kuning, PEKANBARU — Masalah klasik banjir yang menahun di Kota Pekanbaru kembali memicu kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Meski nakhoda kepemimpinan kota telah berganti, setiap kali hujan deras mengguyur, jalan-jalan protokol dan pemukiman warga masih saja berubah menjadi "anak sungai".
Kondisi ini membuat publik mulai menagih komitmen dan janji manis yang sempat diumbar Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, saat masa kampanye lalu.
Sorotan tajam salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro Jokowi (Projo) Provinsi Riau. Organisasi kemasyarakatan ini menilai, penanganan banjir seharusnya menjadi prioritas utama jangka pendek yang realisasinya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat pedalaman maupun perkotaan Pekanbaru.
Ketua DPD Projo Riau, Dodi Kurniawan, menyatakan bahwa masyarakat menaruh harapan yang sangat besar pada pundak Agung Nugroho saat memenangkan kontestasi pilwako. Salah satu daya tarik utama program kerjanya saat itu adalah strategi penuntasan banjir yang dinilai konkret.
"Kota ini sudah terlalu lama menderita karena masalah banjir yang tidak selesai-selesai. Kami di Projo Riau, mewakili suara arus bawah, sangat berharap banjir di Pekanbaru ini bisa segera terselesaikan sesuai dengan janji yang disampaikan Pak Walikota Agung Nugroho ketika kampanye dulu," ujar Dodi Kurniawan kepada awak media, Minggu (14/6/2026).
Menurut Dodi, pembenahan drainase mikro, normalisasi sungai-sungai kecil yang membelah kota seperti Sungai Batak dan Sungai Sail, serta ketegasan dalam mengevaluasi izin mendirikan bangunan (IMB) yang mengabaikan amdal lingkungan, harus segera digesah tanpa tapi.
Tantangan Masterplan Banjir dan Realisasi Anggaran
Bukan rahasia lagi bagi warga Kota Bertuah, titik banjir di Pekanbaru justru terus bertambah setiap tahunnya. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Soebrantas Panam, hingga kawasan perumahan di daerah marjinal seperti Kulim dan Rumbai selalu menjadi langganan genangan air pasca-hujan.
Masyarakat kini menunggu langkah taktis berskala besar dari Walikota Agung Nugroho, bukan sekadar pembersihan parit seremonial. Publik menuntut implementasi dari Masterplan Pengendalian Banjir yang kabarnya diandalkan oleh pemerintah kota saat ini.
"Masyarakat Pekanbaru itu rasional. Mereka tidak butuh retorika. Ketika hujan turun, yang mereka lihat adalah apakah rumah mereka tenggelam atau tidak. Di sinilah kredibilitas politik Pak Walikota diuji. Janji adalah utang, dan penuntasan banjir adalah indikator utama keberhasilan beliau memimpin kota ini," tutup Dodi Kurniawan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan keterangan resmi terkait sejauh mana progres realisasi program penanggulangan banjir yang masuk dalam target jangka pendek kepala daerah terpilih. (LK/Rls)







Komentar