Aksi demo mahasiswa di jakarta beberapa waktu lalu. (foto:konteks.co.id) 

JAKARTA, Lancangkuning.com- Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 diperkirakan diwarnai aksi demonstrasi sejumlah kelompok mahasiswa dan aktivis di Jakarta. Mereka berencana menyampaikan berbagai kritik terhadap pemerintah, mulai dari persoalan lingkungan, pemberantasan korupsi hingga pelaksanaan agenda Reformasi 1998.

Salah satu aksi yang telah diumumkan secara terbuka akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

Melalui gerakan bertajuk #PulihkanIndonesia, mahasiswa berencana menggelar aksi mulai pukul 12.00 WIB. Kegiatan tersebut diperkirakan diikuti sekitar 500 mahasiswa dan elemen masyarakat.

Dalam aksi itu, BEM PTMA membawa lima tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah memulihkan krisis ekologis, termasuk menangani kebakaran hutan dan lahan, melindungi masyarakat terdampak, serta mengembalikan kondisi ekosistem hutan.

Selain persoalan lingkungan, mahasiswa juga menuntut pemberantasan korupsi, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta penerapan hukum yang berpihak kepada rakyat.

Koordinator Presidensi Nasional BEM PTMA, Asrul Haruna, membantah gerakan tersebut ditunggangi kelompok tertentu. Ia menegaskan aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk penyampaian kritik secara konstruktif dan tidak memiliki agenda makar.

Di sisi lain, kelompok aktivis 1998 yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu juga menyuarakan rencana aksi pada momentum Hari Pahlawan.

Sebelumnya, kelompok tersebut menerbitkan Maklumat Matraman di Jakarta pada 30 Oktober 2026. Maklumat yang dibacakan Edysa Girsang dalam Forum Diskusi 98 Menggugat itu berisi desakan agar pemerintah menjalankan agenda Reformasi 1998.

Para aktivis bahkan menyatakan akan mendorong percepatan pemilu atau meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Meski demikian, hingga Senin (9/11/2026), kelompok aktivis tersebut belum mengumumkan secara resmi lokasi dan waktu pelaksanaan aksi.

Rencana pergerakan Front Mahasiswa Nasional (FMN) dari kawasan Monas menuju Gedung DPR/MPR juga beredar di media sosial. Namun, belum ada pengumuman resmi dari organisasi tersebut mengenai kepastian kegiatan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyatakan pemerintah telah mengantisipasi rencana demonstrasi tersebut.

Ia menilai aksi yang akan berlangsung bukan demonstrasi dalam skala besar. Dudung juga berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap aman dan mengedepankan pendekatan persuasif.

"Oh yang saya dengar ada demo. Enggak ada besar-besaran, ada demo-demo biasa menurut saya," kata Dudung di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan dalam membangun bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan.

Terkait aktivitas masyarakat, kawasan Tugu Tani diperkirakan mengalami kepadatan mulai siang hari. Aktivitas di sekitar Gedung DPR/MPR, Senayan, juga berpotensi meningkat karena DPR dijadwalkan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang pada tanggal yang sama.

Hingga Senin sore, Polda Metro Jaya belum mengumumkan jumlah personel pengamanan maupun rekayasa lalu lintas khusus untuk menghadapi aksi tersebut. Masyarakat yang hendak melintasi kawasan Monas, Tugu Tani, Sudirman-Thamrin, dan Senayan diimbau memantau informasi lalu lintas melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam Pasal 10, penyelenggara aksi diwajibkan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan berlangsung.(rie)