PEKANBARU, Lancangkuning com- Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperkuat perekonomian daerah. Kemudahan memperoleh modal diharapkan mampu mendorong perkembangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).

SF Hariyanto menegaskan, akses terhadap layanan keuangan harus dibarengi dukungan nyata agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing. Pendampingan bisnis, kemudahan pengurusan izin, sertifikasi produk, hingga perluasan jaringan pemasaran menjadi faktor penting untuk menunjang keberlangsungan UMKM.

Menurutnya, pembiayaan tidak sekadar membantu masyarakat memperoleh modal, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi produktif. Dengan demikian, pertumbuhan usaha diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan dan daya beli keluarga di Riau.

Pemerintah Provinsi Riau juga terus memperkuat upaya perluasan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program tersebut melibatkan perbankan dan industri jasa keuangan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan formal.

Salah satu langkah yang telah didorong pemerintah daerah adalah kepemilikan rekening bagi pelajar sejak usia sekolah. Upaya ini bertujuan membangun kebiasaan menabung sekaligus mengenalkan pengelolaan keuangan kepada generasi muda.

SF berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku industri jasa keuangan semakin aktif mendukung sektor usaha potensial yang menjadi penggerak perekonomian daerah.

Kepala OJK Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menjelaskan bahwa Financial Expo menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal berbagai produk dan layanan keuangan resmi. Kegiatan yang merupakan bagian dari Bulan Inklusi Keuangan tersebut diselenggarakan setiap Oktober sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan di tengah masyarakat.

Fredly mengungkapkan, tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 mencapai 93,57 persen, melampaui target yang sebelumnya diproyeksikan tercapai pada 2029.

Meski demikian, ia menilai perluasan akses harus disertai peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, serta ketentuan penggunaan produk keuangan sebelum menentukan pilihan.(rie)