Daftar Isi
Khalid Zabidi
LANCANGKUNING.COM,Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi yang dinilai tegas dan konsisten. Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 7–13 April 2025 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan dalam tujuh bulan pertama pemerintahan Prabowo.
Survei nasional ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi dengan metode wawancara tatap muka. Hasilnya, 73,6% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Lebih dari itu, sebanyak 78,3% responden menyatakan yakin bahwa Presiden Prabowo mampu menuntaskan berbagai kasus korupsi besar yang selama ini menjadi sorotan publik.
Dua kasus yang mendapat perhatian luas adalah kasus dugaan korupsi di tubuh Pertamina dan skandal korupsi dalam program Minyakita. Sebanyak 85,7% responden mengaku mengikuti perkembangan kasus korupsi Pertamina, dan 72,8% di antaranya menyatakan yakin bahwa Presiden Prabowo akan mampu menuntaskan kasus tersebut secara tuntas.
Menanggapi hasil survei tersebut, Lembaga riset dan kajian kebijakan publik, GREAT Institute, menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan pemerintahan Prabowo dalam memperkuat sistem hukum dan memerangi korupsi.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasil survei ini mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya puas, tetapi juga menaruh kepercayaan tinggi terhadap komitmen antikorupsi pemerintah,” ujar Khalid Zabidi, Direktur Komunikasi GREAT Institute, dalam pernyataannya di Jakarta.
Menurut Khalid, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas kebijakan penegakan hukum. Ia menambahkan, keberhasilan dalam penanganan kasus-kasus besar seperti Pertamina dan Minyakita akan menjadi tonggak penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan integritas institusi negara.
“Momentum positif ini harus dijaga dan ditingkatkan. Dengan terus membangun kepercayaan publik, agenda pembangunan nasional yang sedang dijalankan akan mendapat dukungan luas dari masyarakat,” tambahnya.
GREAT Institute juga mendorong agar pemerintah tidak lengah dalam menjaga independensi penegak hukum serta memperkuat sinergi antara lembaga penegakan hukum, seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Kepolisian. Menurut lembaga tersebut, pemberantasan korupsi bukan hanya soal menindak pelaku, tetapi juga memastikan reformasi sistemik dalam tata kelola pemerintahan.
“Ke depan, masyarakat berharap bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar jargon politik, melainkan menjadi program prioritas yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan keadilan sosial,” tutup Khalid.
Dengan tren dukungan publik yang terus meningkat, pemerintahan Prabowo diharapkan mampu menjaga komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komentar