Prabowo Dianugerahi Gelar Adat, LAM Riau Gaungkan Daerah Istimewa Riau

Musyawarah Kerja (Musker) LAMR 2025

LANCANGKUNING.COM,Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) resmi menganugerahkan gelar adat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Musyawarah Kerja (Musker) LAMR 2025 yang digelar pada Jumat–Ahad, 13–15 Juni. Selain itu, Musker juga menegaskan gerakan menasionalkan Daerah Istimewa Riau (DIR) sebagai agenda utama lembaga ke depan.

Ketua Komisi Rekomendasi Musker, Datuk Aziun Asy'ari, menyebutkan bahwa penganugerahan gelar adat kepada Prabowo didasari atas kontribusi nyata terhadap kemajuan dan pelestarian budaya Melayu. "Baik sebelum maupun setelah menjabat sebagai Presiden, Tuan Prabowo menunjukkan perhatian dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemelayuan," ungkapnya.

Datuk Aziun menyoroti peran Prabowo yang selama bertahun-tahun memimpin dunia persilatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan menggunakan simbol-simbol budaya Melayu, termasuk menyelenggarakan kejuaraan silat bertajuk Piala Hang Tuah. Dalam pidato ilmiahnya pada pertengahan 2024, Prabowo juga menyebut dua pilar kejayaan Indonesia: para pendiri bangsa dan bahasa Melayu Riau.

Usai menjabat sebagai Presiden, kontribusi Prabowo terhadap Riau kian nyata, terutama dalam upaya penertiban kawasan hutan. "Sebanyak 50 persen kawasan hutan yang sedang ditertibkan berada di Riau. Beliau berani mengambil tindakan nyata, bahkan telah menyegel hampir satu juta hektare kebun sawit ilegal," tambahnya.

LAMR mencatat bahwa selama ini terdapat 1,6 juta hektare kebun ilegal berdasarkan temuan DPRD Riau dan 1,2 juta hektare berdasarkan data KPK. Namun, baru pada masa pemerintahan Prabowo, langkah penertiban itu benar-benar terealisasi.

Ketua Panitia Musker LAMR 2025 sekaligus Sekretaris Umum DPH LAMR, Datuk Jonnaidi Dasa, menambahkan bahwa Musker juga merumuskan sejumlah program strategis ke depan. Salah satunya adalah memperluas komunikasi dan jejaring untuk mendorong pengakuan status Daerah Istimewa Riau di tingkat nasional, melalui kerja sama antardaerah dan pembentukan jaringan DIR lintas provinsi.

Di sisi lain, Musker juga menetapkan komitmen memperjuangkan hak masyarakat adat, khususnya dalam proses penertiban kawasan hutan yang sedang berlangsung, dengan target pengelolaan oleh masyarakat adat hingga 30 persen wilayah. LAMR juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menggesa pendaftaran tanah ulayat secara menyeluruh.