Parisman Ihwan: DPRD Riau Akan Kawal Pelaksanaan Infrastruktur di Riau

Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau Pariswan Ihwan mengatakan, Komisi IV DPRD Riau akan mengawal pelaksanaan realisasi infrastruktur yang ada di Provinsi Riau, mulai dari pembangunan maupun perbaikan jalan yang sudah masuk dalam anggaran daerah.

"Komisi IV DPRD Riau akan terus mengawal realisasi infrastruktur di Riau. Beberapa waktu lalu kita telah menyelenggarakan rapat bersama Dinas terkait untuk memastikan realisasi pembangunan yang ada tersebut," ujarnya di Pekanbaru, Rabu (31/5/2023)

Untuk perbaikan ruas Jalan Parit Indah yang menggunakan Bantuan Keuangan (Bankeu) oleh Pemprov Riau telah memasuki tahap pengerjaan. Terlihat alat berat telah bekerja melakukan proses overlay.

Pengerjaan tersebut dikatakan Parisman dilakukan secara bertahap. Mulai dengan pemasangan lapisan pondasi agregat Base A titik ruas jalan rusak depan STIKES Al Insyirah dan lanjut ke beberapa ruas jalan yang rusak lainnya. Namun, dikatakan dia hal ini tak sesuai dengan usulan Pemko Pekanbaru.

Ia menyebutkan sejak pengusulan, Dinas PUPR Kota Pekanbaru saat itu meminta perbaikan untuk ruas Jalan Jenderal Sudirman hingga Simpang Lampu Merah Labersa.

“Waktu itu masa pak Indra Pomi selaku kepala dinasnya. Diusulkan dari Jalan Sudirman ke simpang lampu merah Labersa, muncullah angka Rp5,6 miliar,” kata Parisman, Rabu (31/5/2023).

Untuk itu, Parisman meminta Dinas PUPR Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dapat kembali kepada kesepakatan awal sebagaimana yang sudah disepakati.

“Kami harap sesuai usulan awal yang sama-sama kita sepakati. Yang Bankeu itu dari Sudirman ke simpang lampu merah Labersa,” sambungnya.

Lebih lanjut legislator Fraksi Golkar ini menyebutkan, akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Riau terkait pelaksanaan yang akan dikerjakan Pemko Pekanbaru tersebut.

“Kalau tidak dari Sudirman ke simpang lampu merah, berarti apa yang diusulkan itu sudah berbeda. Kita akan tanyakan ke PUPR Provinsi, kalau memang ada perubahan pasti akan kita tanyakan lagi, kok bisa berbeda gini,”(adv).