Pemprov Riau Bakal Bangun PKS Mini Produksi Migor di Singingi Hilir

LANCANGKUNING.COM,KUANSING-Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi menyampaikan rencana pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mini untuk memproduksi minyak goreng. 

"Dari empat PKSI yang mau dibangun, salah satunya berada di Singingi Hilir," janji Gubri disela-sela acara tablig akbar yang dilaksanakan di Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing pada Kamis (13/01/2023).

Pada acara tablik akbar yang menghadiri Ustadzah Mampuni Handayayekti asal Cilacap ini juga dihadiri Pelaksana tugas Bupati Kuansinng Suhardiman Ambi. Ada beberapa persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Gubernur Riau, diantaranya Pertama, konflik lahan antara masyarakat dengan sejumlah perusahaan sawit di Singingi Hilir. Salah satunya dengan PT Adimulia Agro Lestari (Duta Palma Grup).

"Konflik lahan yang paling banyak terjadi di Indonesia, itu di Riau. Di Riau, itu yang paling banyak di Kuansing," ungkap Gubri.

Itu sebabnya, Gubri mengaku sudah menginventarisir beberapa kasus konflik lahan, termasuk konflik lahan yang terjadi di Singingi Hilir, untuk dipelajari dan dilaporkan kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta.

Termasuk, Gubri Syamsuar mengaku akan melaporkan masalah ini kepada Kajati Riau.

"Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Wamen ATR/BPN Raja Juliantoni yang kebetulan juga putra asal Kuansing. Ya, mudah-mudahan segera ada solusi," kata Gubri penuh harap.

Kedua, masyarakat Singingi Hilir berharap agar jalan-jalan yang belum diaspal, bisa diaspal. Tapi tentu ruas jalan tersebut harus masuk dulu jalan provinsi.

Terkait hal ini, Gubri Syamsuar meminta para tokoh masyarakat terutama Plt Bupati Kuansing agar mempelajari dan mendudukkan dengan pihak perusahaan.

Sebab, banyak ruas jalan yang dimaksud melintasi perusahaan dan statusnya masuk HGU perusahaan.

"Harus benar-benar didudukkan dulu. Nanti kita mau aspal, perusahaannya malah tak mau. Tapi kalau didudukkan dengan baik, kami yakin pihak perusahaan mau," ulas Gubri.

Untuk perbaikan dan pengaspalan jalan itu, kata Gubri bisa melalui pola bankeu provinsi. "Jadi nanti Bupati yang mengusulkan kepada kami (provinsi). Berdasarkan itu, kami akomodir melalui bankeu," ujarnya lagi.

Terakhir, masyarakat Singingi Hilir mengeluhkan banyaknya kebun sawit mereka yang masuk dalam kawasan hutan.

Terhadap masalah ini, Gubri juga meminta data yang jelas, agar kebun-kebun itu bisa dikeluarkan dari kawasan hutan melalui pola tanah objek reforma agraria (Tora).(rie)