Inilah Enam Fokus Implementasi Menuju SAKIP Riau Berpredikat BB

 
Foto: Karo Ortal Pemprov Riau, Kemal

Lancang Kuning, PEKANBARU -- Kepala Biro  Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Pemerintah Provinsi Riau, Kemal mengatakan untuk menuju SAKIP Pemprov Riau yang berpredikat BB terdapat enam fokus pemaparan implementasi yang harus dicapai.

Hal ini disampaikannya saat kegiatan persiapan pra evaluasi  sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi (RB) Provinsi  Riau di Kantor Gubernur, Senin (1/8).

Adapun fokus pertama yaitu, perlu adanya dokumen perencanaan yang menggambarkan logical framework yang benar. Mulai dari level pusat sampai dengan unit kerja yang strategis, dan crosculting.

“Logical framework yang mau dibangun itu, bagaimana urutannya, prosesnya itu. Penjabaran misalnya dari visi dijabarkan kepada tujuan lalu pada sasarannya sehingga jadi program kegiatan,” ujarnya. 

Kedua, diperlukan peningkatan pencapaian kinerja, baik dalam kategori pencapaian dari  indicator kinerja utama, kinerja untuk menjawab isu Nasional, maupun penghragaan yang telah diterima oleh instansi Pemerintah.

Ketiga, penggambaran perubahan pola pikir dan budaya kerja akibat penerapan manajemen kinerja.

“Berupa dialog kinerja, reward and punishment dan keterbukaan,” kata Kemal.

Lalu, pelaksanaan monev kerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi antara perencanaan, penganggaran dan kinerja.

Kemudian, diperlukan pelaksanaan refocussing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja dan efisiensi anggaran.

“Terakhir, hal lain yang menggambarkan perkembangan implementasi SAKIP, seperti tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya,” ujarnya.

Adapun materi paparan Kepala Perangkat Daerah untuk evaluasi SAKIP dan RB tahun 2022 meliputi tidak lanjut laporan hasil evaluasi SAKIP dan RB, pohon kerja, strategi pencapaian kinerja, crosscutting, refocusing anggaran, dan progress pelaksanaan delapan area perubahan RB Perangkat Daerah.

“Delapan area tersebut ialah manajemen perubahan, format rencana tindak agen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem SDM aparatur, pengawasan, dan pelayanan public,” jelas Kemal.