11 Hektare Kebakaran Lahan di Kabupaten Kampar Padam

 
Foto: Satuan Tugas Pemadaman Darat berhasil memadamkan 11 hektar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada hari Senin (18/7). (BPBD Kabupaten Kampar)

Lancang Kuning, KAMPAR - Satuan Tugas Pemadaman Darat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berada di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D mengungkapkan, bahwa kejadian ini berdampak pada lahan seluas 11 hektar (ha). Hal tersebut berdasarkan perkembangan terkini, Senin (18/7), pukul 15.00 WIB. 

"Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar melaporkan karhutla terjadi di Desa Koto Tuo, Kecamatan XIII Koto Kampar," ungkap Abdul Muhari, dalam keterangan pers, Selasa (19/7/2022) 

Dijelaskan dia, peristiwa yang berlangsung pada Minggu (17/7), pukul 16.00 WIB, berhasil dikendalikan oleh petugas gabungan. 

"Setelah api padam, BPBD yang dibantu TNI, Polri, Manggala Agni dan relawan melakukan pendinginan di wilayah terdampak," katanya. 

Selanjutnya, imbuh Abdul Muhari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar berkoodinasi dengan aparat kecamatan setempat. Kemudian, bersama warga untuk melakukan pendataan pada area terdampak. 

"BPBD Kabupaten Kampar sampai saat ini masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran," bebernya.

Sementara itu, berdasarkan kajian inaRISK, Kabupaten Kampar memiliki potensi bahaya karhutla pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada 21 kecamatan. 

Sedangkan, Sistem Informasi Sipongi menunjukkan adanya satu titik panas atau hot spot, yang terpantau satelit dengan tingkat kepercayaan tinggi, di wilayah Kabupaten Kampar pada hari Senin (18/7).

Menyikapi potensi karhutla yang setiap tahun terjadi di wilayah Indonesia, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

Dalam konteks pencegahan, kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan sejak dini. Pelibatan satuan tugas gabungan, baik dari pemerintah, TNI, Polri, masyarakat dan dunia usaha  dalam rangka mencegah dan penanggulangan karhutla. 

"Hal itu merupakan alternatif perkuatan untuk menambah efektivitas upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla," tandasnya.