Siak Genjot Potensi Pajak Perkebunan dan Pertanian

Foto: Sesi poto bersama

LancangKuning. Com, Siak - Wakil Bupati Siak Alfedri menyambut baik kerjasama yang di lakukan Lembaga Swadaya Masyarakat WRI indonesia dengan Pemkab Siak. Kerjasama ini ditandai dengan penyerahan hasil pemetaan perkebunan swadaya skala 1:50.000, se kabupaten Siak yang di lakukan oleh Would Resources Indonesia (WRI).

"Kami sangat mendukung WRI Indonesia sebagai mitra kerja kebijakan satu peta sangat mebantu bagi semua pihak, tentunya pemkab Siak sangat senang dalam kerjasama ini,"sebutnya.

Hal tersebut di ungkapnya pada acara serah terima data lahan perkebunan Swadaya skala 1:50.000 dari World Resources Institute (WRI) Indonesia kepada pemerintah kabupaten Siak, di kantor Bupati Siak selasa (15/1/2019).

Di jelaskannya, kebijakan satu peta (KSP) atau one map solution yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden No. 9/2016 pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 membuka kesempatan strategis dalam mengatasi masalah tata kelola lahan terutama di daerah pertanian dan perkebunan.

Baca Juga: Syamsuar: Siak kini jadi barometer Riau

Seluruh data yang terekam di tanami budi daya perkebunan dan pertanian, seperti sawit, kelapa, karet, kopi, kakau dan lain lain. Belum samapi ke pemiliknya perlu di tindak lanjuti.

"Data ini sudah ada kemajuan, melalui data ini kita bisa menambah pendapatan asli daerah, artinya disingkronkan dengan pajak PBB pertanian,"harapnya.

Lanjutnya, ia berharap data ini menjadi masukan dan pertimbangan kedepan untuk di telusuri oleh dinas badan keuangan daerah (BKD) dari sisi pajak pertanian, yang potensinya cukup besar, sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.

Sementara itu Direktur WRI Indonesia mengatakan, Pemanfaatan data spasial di daerah sering kali kurang teroptimalisasi. Padahal kegunaan dari data spasial itu sendiri sangat sakral.

Hal tersebut yang juga menjadi penyebab menjadi faktor yang mempersulit pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan tata mart dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perkebunan.

"Kita mengetahui di sektor perkebunan sendiri masih berkutat dengan inkonsistensi data dan hanya dapat kita lihat berupa angka, tanpa tahu lokasi persebarannya dimana. Padahal lahan perkebunan itu sendiri merupakan areal yang menjadi sektor penyangga utama perekonomian rakyat, terutama paska menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah,"paparnya.

Lanjutnya, dengan data perkebunan yang utuh dan terintegrasi akan mempercepat pencapaian berbagai program pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola perkebunan. Dengan kebijakan satu peta yang di sepakati semua pihak, investasi akan tumbuh di kabupaten Siak.

Kegiatan yang telah di lakukan berupa sosialisasi lintas OPD, pelatihan SIG dan PJ tahap pertama dan kedua, pelaksanaan teknis pemetaan yang meliputi proses penetapan delineasi lahan perkebunan dan melakukan survey dan vermkasi data di lapangan untuk kecamatan percontohan dalam hal ini adalah kecamatan Kandis.

Pada kesempatan itu Wakil bupati Alfedri juga menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada tenaga profesional bidang informasi Geospasial yang di bina WRI berjumlah delapan orang. Mereka tenaga honorer dari dinas perkebunan dan pertanian Siak. Yang tergabung dalam tim lapan terlibat langsung dalam survey lahan. (Rls)