Mengapa Anggota DPR RI Intervensi BUMD Riau

Daftar Isi

    PEKANBARU-Tepat pada tanggal 9 Agustus 2022, yang tinggal tujuh bulan lagi Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru sepenuhnya akan dikelola PT Bumi Siak Pusako. 

    Sebelumnya, Bumi Siak Pusako mengelola WK CPP ini bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui Badan Usaha Bersama dengan hak patisipasi atau Participating Interest (PI) masing-masing 50%.

    Hanya saja, dalam catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), hanya Bumi Siak Pusako yang mendapatkan perpanjangan kontrak Blok CPP yang berakhir pada Agustus 2022 ini.

    "Ini adalah suatu kebanggaan bagi Siak, apalagi untuk mendapatkan WK CPP dikelola sepenuhnya oleh BUMD PT Bumi Siak Pusako merupakan perjuangan yang tak kenal lelah baik oleh manajemen PT BSP maupun pemegang saham," ujar Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, Rabu (23/2/2022). 

    Indra juga menambahkan, dalam pengelolaan kedepan, karena penguasaan Blok CPP 100 persen, BSP harus lebih professional mengelola dan mengeksplotasi sumur-sumur minyak yang ada dalam Blok CPP. Meningkatkan produksi, seperti yang tertuang dalam kontrak Komitmen Kerja Pasti (KKP) dengan Kementerian ESDM.

    "Di Taman Nasional Zamrud, ada potensi 120 sumur yang nantinya akan mampu menghasilkan produksi minyak 5.000 barel per-hari. Dengan peningkatan produksi ini, juga sejalan target pemerintah bahwa pada tahun 2030, produksi minyak nasional bisa mencapai 1 juta barel,” kata Ketua DPRD Siak dari partai Golkar

    Dengan gambaran ini, Ketua DPRD Siak ini mengaku heran dengan pernyataan anggota DPR RI Muhammad Nasir, yang meminta pengelolan WK CPP oleh PT Bumi Siak Pusako dicabut.

    "Atas dasar apa pak nasir bicara begitu, jangan berbicara dengan data yang mungkin tidak falid. Seharusnya sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, pak nasir harus memberikan apresiasi atas keberhasilan selama 20 tahun mengelola blok cpp , untuk pertama kalinya BUMD diberikan kepercayaan mengelola ladang minyak yang selama ini dikelola BUMN dan perusahaan asing," tambahnya.

    Pernyataan serupa juga disampaikan mantan Wakil Gubernur Riau Wan Abu Bakar. Mantan Ketua DPW PPP Provinsi Riau ini malah menanyakan sebagai anggota DPR RI dapil Riau apa yang sudah diberikan Nasir terhadap rakyat di negeri yang telah memilihnya ini.

    "Saya minta Nasir itu bercermin diri, apa yang sudah diberikannya kepada Riau, daerah yang telah memilihnya dua kali periode. Sudahlah tidak pernah memberikan sumbangsih untuk negeri ini. Malah mengkritik tanpa data yang kongkrit," sebut Wan. (*) 

    Bagikan Artikel

    data.label
    data.label
    data.label
    data.label
    Beri penilaian untuk artikel Mengapa Anggota DPR RI Intervensi BUMD Riau
    Sangat Suka

    0%

    Suka

    0%

    Terinspirasi

    0%

    Tidak Peduli

    0%

    Marah

    0%

    Komentar