Fraksi PKS Protes Pemberhentian Hamdani dari Ketua DPRD Pekanbaru

HAMDANI Ketua DPRD Pekanbaru yang diberhentikan dari jabatannya.(ft:LK)

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) protes pemberhentian Hamdani dari Ketua DPRD Pekanbaru. Menurut mereka, tindakan ini ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan, Badan Musyawarah atau Banmus yang digelar adalah ilegal.

"Banmusnya itu sudah ilegal, maka paripurnanya juga Ilegal. Jadi apapun keputusan Banmus dan keputusan paripurna ini, itu dianggap tidak sah. Ini mohon menjadi perhatian kepada Gubernur Riau. Karena gubernur kan yang mengelola wilayah yang ada di kabupaten kota. Nantinya yang akan melihat bagaimana situasi ini," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi.

Kesalahan Banmus, dikatakan Muhammad Sabarudi, adalah tentang undagan yang Wakil Ketua DPRD. Sementara Ketua DPRD ada di tempat, di Pekanbaru bahkan ada di kantor, yang mestinya undangan Banmus itu dilaksanakan Ketua DPRD.

Proses itu, menurutnya melanggar aturan tata tertib (Tatib) DPRD di Pasal 135. Di penjelasan, lanjutnya, surat-surat itu harus ditandatangani oleh ketua DPRD. Kecuali Ketua DPRD berhalangan. Menurutnya, sangat jelas bertentangan dengan tatib.

PKS menganggap keputusan hasil sidang paripurna hari ini tidak sah lantaran bertentangan dengan tatib yang ada. "Saya ingin menyampaikan, kami Fraksi PKS menyampaikan bahwasanya ini adalah ilegal. Apapun keputusannya, kebijakan-kebijakan setelah ini, di luar ketentuan hukum maka dianggap tidak sah," tegasnya.

Ditanya langkah selanjutnya yang akan ditempuh PKS setelah keputusan sidang paripurna, Sabarudi menyebut masih menunggu proses selanjutnya.

"Kita melihat ini, kita menunggu. Melihat situasi yang akan datang seperti apa. Namun setakat ini kita menganggap proses yang dilakukan itu adalah tidak sah," tegasnya.(rie/ckc)