4 Strategi Pemerintah Percepat Penyediaan Sejuta Rumah

 

Foto: Agung Pambudhy

LancangKuning.Com,  Nusa Dua - Pemerintah menargetkan kekurangan pasokan atau backlog perumahan di 2019 tinggal 5,4 juta. Pada 2015 sendiri angka backlog mencapai 7,6 juta.

Untuk memuluskan target tersebut, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah menggulirkan program penyediaan perumahan yang disebut program sejuta rumah.

Bukan hanya itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sebenarnya penyediaan rumah bagi masyarakat tak fokus hanya pada pembangunan, namun juga pada berbagai aspek terkait.

Sedikitnya, ada 4 strategi yang dijalankan.

"Pertama, Pemerintah menyediakan Program Bantuan Perumahan," beber Basuki dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) tahun 2018 di Mangupura Ballroom, The Westin Resort Nusa Dua Bali International Convention Center, dari 4-5 Desember 2018.

Ia merinci, program bantuan perumahan yang diberikan terdiri atas pembangunan Rumah Susun Sewa bagi MBR, Rumah Khusus terutama pada kawasan terpencil dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus, serta Rumah Swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 4 (BSPS) baik peningkatan kualitas maupun pembangunan baru.

Kedua, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan melalui pembangunan Fasilitas perumahan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembebasan biaya PPN untuk rumah MBR, serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Ketiga, Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan kemudahan perizinan untuk percepatan pembangunan perumahan baik bagi MBR maupun perumahan komersial.

"Keempat, Pemerintah mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi terbaru dalam pembangunan perumahan yang lebih efisien, antara lain melalui industrialisasi prefabrikasi seperti RISHA, RUSPIN maupun teknologi precast," ungkap Basuki, dilansir dari Detik.

Dalam kesempatan di Bali tersebut, Basuki juga menyaksikan penandatanganan kerjasama proyek properti senilai Rp 21 Triliun.

"Di acara ini, ditandatangani kerjasama 56 proyek dari 17 pengembang senilai Rp 21 Triliun. Kita masih menyiapkan sejumlah proposal proyek untuk kepentingan business meeting di acara ini senilai Rp 68 Triliun," kata Ketua Umum DPP REI dan President FIABCI Asia Pacific Soelaeman Soemawinata.  (LKC)