DPRD Riau Setuju Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Lahan

Anggota DPRD Riau Marwan Yohanis

LANCANGKUNING.COM,PEKANBARU-Riau sampai saat ini masih rentan terjadinya konflik lahan, baik itu antara masyarakat atau antara masyarakat dengan perusahaan. Catatan Civil Society, sepanjang tahun 2016-2018 telah terjadi sebanyak 185 kasus konflik lahan dengan luas lahan mencapai 283.277 hektar. Berangkat dari kondisi ini, diperlukan langkah-langah tegas di dalam menyelesaikan konflik lahan yang tak berkesudahan tersebut.

Salah satunya adalah pembentukan Panitia Khusus di DPRD Riau, yang dapat mencarikan jalan dan solusi atas konflik lahan tersebut. Usulan pansus ini sendiri sudah disepakati setelah 50 orang menandatangani dan disetujui di Paripurna dan sudah terlampau syarat minimal, paripurna sudah menyetujui.

Dikatakan inisiator pembentukan Pansus penyelesaian konflik lahan ini, Marwan Yohanis, dasar dibentuknya pansus ini karena laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD Riau. " Diantaranya dari masyarakat Kenegerian Benai, Siberakun, Kopa di Kuantan Singingi dengan perusahaan, Tapung Hilir, Penghentian Raja, Petapahan antara masyarakat dengan perusahaan juga, Langgam Pelalawan, Inhil, Inhu, Rokan Hulu dan Rokan Hilir," ujar Marwan.

Dikatakan Anggota Komisi V DPRD Riau ini, ada temuan data dilapangan, diantaranya sebuah lahan yang izin Hak Guna Usahanya yang seharusnya sudah berakhir di 2018 ternyata diperpanjang 13 tahun sebelum berakhirnya HGU tersebut.

"Ini sebagai bukti adanya proses yang tidak benar sehingga konflik semacam ini menuntut ranah kebijakan yang harus segera diselesaikan secara tuntas," kata Marwan.

Menurut Marwan Yohanis target dari pansus ini sendiri membuat rekomendasi nantinya setelah menjalankan tugasnya menyelesaikan konflik lahan tersebut.

"Paripurna berikutnya, disurati fraksi, fraksi akan menduduki pansus ini. Kemudian ditunjuk pansus, kemudian program kerja,"ujarnya.(ADV)