Berikut Upaya Kemenkominfo Melawan Hoaks

Foto: Usman Kansong

 

Lancang Kuning, PEKANBARU - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen kuat dalam meredam penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) di berbagai kanal komunikasi. Hal tersebut, dilakukan oleh Kemenkominfo untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks dalam kehidupan masyarakat. 

"Hoaks adalah tantangan komunikasi publik yang sungguh-sungguh dilawan oleh Kemenkominfo," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong, melalui siaran virtual, Kamis (12/8/2021). 

Cara pertama yang saat ini tengah dilakukan oleh Kemenkominfo yakni melakukan pengecekan secara langsung terkait dugaan informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Pihaknya, akan langsung mengecek kebenaran dari informasi yang beredar ke instansi pemerintah yang berkaitan. 

Setelah diketahui kebenaran dari informasi yang berkaitan tersebut, maka pihaknya akan menyebarluaskan melalui kanal komunikasi yang dimilikinya. Sehingga, masyarakat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 

"Kita mengecek langsung ke sumbernya. Kemarin ada tentang Bansos maka kita langsung mengeceknya ke Kementerian Sosial dan hasil pengecekan itu kita sebarluaskan melalui berbagai platform media," tuturnya. 

Kedua, pihaknya mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan dalam hal ini utamanya adalah perusahaan media ikut serta dalam mengecek informasi yang terindikasi hoaks. Cek hal tersebut, langsung kepada instansi pemerintah yang berkaitan. 

Pentingnya partisipasi dari pemangku kepentingan tersebut, guna mengoptimalkan upaya penanganan hoaks yang akan dilakukan pada masa mendatang. Dengan begitu, dampak dari informasi hoaks dapat diredam secara efektif. 

"Kita mendorong partisipasi masyarakat dalam menangkal hoaks yang sudah dilakukan terutama ini dilakukan oleh media melalui mekanisme yang kita sebut sebagai cek fakta," katanya. 

Ketiga, dalam jangka panjang, pemerintah telah mencanangkan program literasi digital yang akan menyasar kepada 12,4 juta masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Hal itu akan dilakukan secara rutin hingga 2024, dengan total target sasaran mencapai di atas 50 juta orang. 

Dalam mengikuti program itu, masyarakat mendapatkan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yang mencakup pengetahuan tentang Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. 

"Presiden Jokowi sudah meluncurkannya beberapa bulan lalu tentang literasi digital ini ada empat pelatihan bagi masyarakat," tuturnya. 

Terakhir, langkah yang dapat dilakukan dalam meredam hal di atas, pihaknya dapat menggandeng aplikasi media sosial tempat menyebarnya hoaks tersebut. Lakukan langkah persuasif yang dapat membuat platform tersebut ikut serta dalam memberantas informasi tidak benar.  

Hal ini dilakukan, khusus bagi akun yang menyebarkan informasi hoaks dengan tingkatan yang keterlaluan. Maka, pemerintah akan menindak tegas dengan memblokir akun tersebut secara permanen. 

"Misalnya informasi hoaks yang sudah mencapai pada tingkat yang sangat mengganggu, maka tidak tertutup kemungkinan kami yang bicara kepada pelapor pelapor untuk menurunkan hoaks tersebut," pungkasnya. 

Sejalan dengan hal tersebut,  Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Chairul Riski mengajak masyarakat dan semua pihak termasuk media untuk memerangi isu hoax.

"Diskominfotik Riau bersama Kementrian Kominfo akan terus berupaya mensosialisasikan tindakan pencegahan hoax kepada masyarakat,"ungkapnya, dikutip dari mediacenterriau

Selain mengajak masyarakat, Chairul Riski juga mengimbau kepada seluruh media untuk menjaga agar berita yang diterbitkan atau ditayangkan terlebih dahulu disaring dan jelas sumbernya supaya tidak apa yang dimuat sesuai dengan apa yang terjadi sehingga penyebaran berita hoaks dapat ditekan. (LK)