Penggunaan BUMDes Petapahan Tidak Transparan, FPPDP Kuansing Minta Pihak Berwajib Usut Tuntas

Daftar Isi

    Foto: Kandang Sapi yang dibangun oleh Kepala Desa Petapahan. 


    Lancang Kuning, KUANSING - Forum Pemuda Peduli Desa Petapahan (FPPDP) Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, pengunaan anggaran dana Bumdes tahun 2019 Rp130 Juta dan tahun 2020 Rp80 Juta diduga tidak transparan. 

    Koordinator FPPDP Yusal Mastian menjelaskan penggunaan anggaran Bumdes di Desa Petapahan hanya terlihat pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), Laptop dan Kelengkapan Kandang Sapi. 
     


    Foto: FPPDP saat melakukan pertemuan dengan Camat

    "Desa Petapahan seperti tidak punya pemimpin. Artinya apa, semua kebijakan desa tidak jelas dan tidak transparan kepada masyarakat disini. Kita meminta kinerja Desa Petapahan dievaluasi," ujar Yusal kepada Wartawan. 

    Yusal Mastian mengungkapkan, dia dan pengurus FPPDP menaruh curiga atas tindakan oleh Kepala Desa. Contohnya saja, kandang sapi dibangun namun hingga saat ini tidak ada sapi yang dibeli untuk program penggemukan padahal sebelumnya masyarakat Desa setempat sangat menantikan program tersebut.  

    "Saya Yusal mewakili rekan-rekan dan masyarakat meminta Kepala Desa beserta jajaran untuk memberikan penjelasan secara detail terkait penggunaan anggaran Bumdes itu," pintanya tegas. 

    Pada kesempatan ini, Juru Bicara FPPDP mengaku pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Bumdes dan Badan Permusyawatan Desa (BPD). Alhasil, menurut informasi dari yang dirangkum FPPDP dana tersebut diduga kuat sudah digunakan oleh Kepala Desa. 

    Untuk itu, FPPDP dan segenap masyarakat berharap agar pihak penegak hukum untuk turun dan mengusut permasalahan ini. Ia juga berharap pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing bisa langsung melakukan mengevaluasi dan menindak oknum kepala Desa Petapahan. 

    Sementara itu, Camat Gunung Toar Masyitah Holia Citra STTP, MSi mengutarakan dalam permasalahan ini dirinya mengaku sudah melakukan teguran 2 kali dengan cara menyurati kepala desa untuk proaktif dalam mengelola desa Petapahan dengan baik.  

    "Apalagi Desa Petapahan ini selalu langganan banjir dan banyak permasalahan desa yang mau kita benahi," ujar Camat. 
     


    Foto: Kantor Desa Petapahan

    Bahkan menurut Masyitah, sudah setahun belakangan ini Kades tersebut tidak pernah aktif dalam kegiatan koordinasi yang diadakan oleh pihak Kecamatan. Terakhir, dalam kunjungan Bupati Kuansing Andi Putra yang mengunjungi korban banjir di Desa Petapahan juga tidak dihadiri oleh Kepala Desa.  

    "Saya selaku camat menyesalkan sikap kades tersebut. Kira-kira, pantaskah kepala desa tidak berkantor selama 1 tahun dan tidak berkoordinasi dengan masyarakat," tanya Camat seraya kesal. 

    Disamping itu, Awak Media ini telah berusaha 
    meminta hak jawab dari Kepala Desa Petapahan melalui sambungan seluler. Namun belum bisa dihubungi. Selain itu, Wartawan juga telah mencoba mengkonfirmasi persoalan ini kepada Ketua BPD Desa Petapahan tapi beliau enggan menjawab secara rinci. (LK/JB)

    Bagikan Artikel

    data.label
    data.label
    data.label
    data.label
    Beri penilaian untuk artikel Penggunaan BUMDes Petapahan Tidak Transparan, FPPDP Kuansing Minta Pihak Berwajib Usut Tuntas
    Sangat Suka

    0%

    Suka

    0%

    Terinspirasi

    0%

    Tidak Peduli

    0%

    Marah

    0%

    Komentar