Ma'ruf Amin: Pihak yang Tolak Omnibus Law Bisa ke MK, Bukan Buat Gaduh

Foto: Wapres Ma'ruf Amin di Kediamannya

Lancang Kuning, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan langkah penting yang disiapkan untuk mengantisipasi persaingan dunia pascapandemi. Sekaligus sebagai pemicu utama bagi pembukaan lapangan kerja secara luas.

Baca juga:  Menteri LHK Beri Apresiasi Konten Kreator Cilik Peduli Lingkungan Asal Siak

Ma'ruf juga mengklaim banyak kesalahpahaman yang beredar dalam penolakan UU Omnibus Law ini. Hal itu berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah.

Baca juga:  Mahasiswa: Kami Rakyat Miskin Kota Inhu Tolak Omnibus Law

"Hal-hal yang dipersoalkan oleh beberapa kalangan muncul karena mis-persepsi, disinformasi, kesalahpahaman atau disalahpahamkan," kata Ma'ruf secara virtual, Selasa, 13 Oktober 2020, dilansir LKC dari Viva.co.id

Baca juga:  Dari Medan hingga Jakarta, Bareskrim Tangkapi Petinggi KAMI.

Meskipun demikian, Ma'ruf menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan aspirasi masyarakat. Ma'ruf berharap masukan-masukan disampaikan secara langsung ke pemerintah.

"Oleh karena itu pemerintah membuka diri apabila masih ada aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi, sebaiknya disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) atau aturan pelaksanaan lainnya," ujar dia.

Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, lanjutnya, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

"Bukan jalur atau cara-cara yang menimbulkan kegaduhan, apalagi melanggar hukum," kata Ma'ruf. (LK)