Ricuh TNI-Polri, DPR Soroti Faktor Kecemburuan Kesejahteraan

Foto: Ilustrasi. 
 

Lancang Kuning, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyoroti faktor kecemburuan kesejahteraan antara prajurit TNI dan anggota Polri.
Dalam Rapat Kerja di Komisi I DPR, dia menyinggung bentrok antara oknum prajurit TNI dan anggota Polri yang terjadi di Markas Polsek Ciracas.

Menurutnya, kecemburuan kesejahteraan bisa menjadi salah satu faktor pemicu bentrokan karena seseorang yang berpangkat sama di institusi TNI dan Polri memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda.

 

"Sebut saja secara bahasa kasarnya itu kecemburuan, sama-sama kapten antara prajurit TNI dengan Polri itu jauh sekali tingkat kesejahteraannya," kata Sukamta Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (2/9), dilansir dari CNN Indonesia. 

Ia pun meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) meningkatkan kesejahteraan anggota TNI di hari mendatang. Menurutnya, bentrokan antara anggota TNI dan Polri akan terus terjadi bila masalah kecemburuan kesejahteraan tidak segera diselesaikan.

"Bukan kita ingin mengurangi polisi, yang sudah sejahtera ini kita dorong terus, tapi kita berharap yang TNI bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab, kalau ini akar masalahnya, kita mau ancam dengan keras, mau kita disiplinkan bagaimana pun juga, sepanjang perasaan cemburu itu tidak diselesaikan ini akan bisa terus dipicu," ujar Sukamta.

Bentrokan antara TNI dengan Polri diduga terjadi di Markas Polsek Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (29/8) dini hari lalu.

Kejadian itu bermula dari hoaks prajurit TNI yang bertugas di Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) bernama Prada Muharman Ilham (MI) mengaku dikeroyok.

Setelah ditelusuri, ternyata Prada MI mengalami kecelakaan tunggal dan tidak mengalami pengeroyokan yang memicu penyerangan tersebut. Prada MI mengalami kecelakaan tunggal akibat tidak konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan motornya saat akan menyalip motor yang ada di depannya.

"Ditemukan bahwa prajurit MI telah menghubungi 27 rekannya soal hoaks dirinya mengalami pengeroyokan," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam keterangannya kemarin, Minggu (30/8).

Sejauh ini, sebanyak 31 anggota TNI AD yang terlibat dalam insiden tersebut telah diperiksa. Dari jumlah itu, 12 orang di antaranya ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya), Guntur, Jakarta. Sedangkan 19 personel TNI AD lainnya masih dalam proses pemeriksaan. (LK)