Forum MPP Golkar Siak Pertanyakan Ijazah Sarjana Indra Gunawan

Foto: Ketua MPP Golkar Siak Ismail (tengah) didampingi sekretaris Agus Saputra dan ketua PK Golkar Siak Samsuri versi Juni Rachman.

Lancang Kuning, SIAK - Pasca Musyawarah Daerah (Musda) VI partai Golkar Siak, partai berlambang beringin itu kembali mengalami konflik, kader yang mengaku tergabung  di Forum Muda Peduli Partai (MPP) Golkar Siak mempertanyakan latar belakanb pendidikan ketua terpilih Golkar Siak Indra Gunawan, sebab mereka menilai dua periode pencalonan Indra di legislatif menggunakan ijazah SLTA.

"Kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kami mempertanyakan ijazah sarjana Indra Gunawan, sebab setahu kami dua kali pencalonan dia sebagai caleg itu menggunakan ijazah SLTA," kata ketua forum MPP Golkar Siak Ismail, didampingi sekretaris Agus Saputra dan ketua PK Golkar Siak Samsuri,  Selasa (25/8/20).

Ismail  mengatakan, hal itu dipertanyakan mereka sebab di dalam juklak 02 partai Golkar, calon ketua Golkar Siak harus minimal memiliki pendidikan strata satu.

"Untuk itu, kami surati Steering Committee (SC) Musda partai Golkar Siak,  agar memberikan informasi kepada kami, terkait pendidikan Indra Gunawan saat pencalonan ketua Golkar Siak," kata Ismail.

Sementara itu, Sekretaris Forum MMP Golkar Siak Agus Saputra meminta agar SC Musda partai Golkar Siak untuk bisa bekerjasama dengan memberikan informasi kepada pihaknya.

"Surat ini kami layangkan, kami berharap dalam waktu 3×24 jam, kami sudah dapat informasi tentang itu. Jika tidak dihiraukan kami kembali akan layangkan surat kedua," tegas Agus.

Jika tidak juga ditanggapi kata Agus, Forum MPP Golkar Siak akan menyurati Komisi informasi Publik (KIP), agar informasi tersebut didapati sebab itu hak mereka sebagai publik.

Selain itu kata Agus, pihaknya juga saat ini sedang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, terkait peserta Musda VI partai Golkar Siak yang dinilai tidak sah. Sebab, dalam amar putusan mahkamah partai Golkar hanya mengakhiri masa kepengurusan Juni Ardianto Rachman. 

"Amar putusan itu hanya mengakhiri masa kepengurusan Juni, bukan PK setiap kecamatan. Ini di Musda pesertanya tak tau dari mana, sedangkan PK yang sah tidak diakui," akui Agus.

Agus mengatakan, Golkar versi Juni Rachman masih melakukan upaya hukum pasca keputusan mahkamah partai, mereka menilai putusan mahkamah partai itu hanya mengakhiri kepengrusuan SK kepengurusan Juni saja,  buka termasuk pengurus kecamatan yang terbentuk. 

"Malahan kami dapat informasi, ada PK versi mereka sudah pernah mencaleg dari partai lain, itu malahan yang dijadikan peserta pada saat Musda itu," kata Agus.

Agus mengaku, pelaksanaan Musda yang digelar di hotel Grand Mempura, 20 Agustus kemarin sah, karena itu intruksi dari mahkamah partai. Namun yang dipertanyakan pihaknya proses Musda tentang peserta dari PK yang ada.

"Seharusnya kalau berdasarkan putusan mahkamah partai hanya untuk SK Juni, bukan untuk SK PK se kecamatan. Kalau memang itu dibatalkan,  kita juga pertanyakan 8 anggota DPRD Siak sekarang ini, karena itu produk kita yakni versi Juni Rachman," jelasnya. 

Sementara itu, ketua PK Golkar Siak Samsuri versi Juni Rachman juga tidak habis pikir, terkait tidak dilibatkannya sebagai peserta di Musda tersebut, sebab selama yang ia diketahui, kepengurusannya yang ia pimpin itu lah yang sah untuk di Kecamatan Siak.

"Kalau untuk peserta Musda dari PK Siak, saya tidak tahu. Kami sempat bertanya ke panitia, terkait hak saya sebagai ketua PK Golkar Kecamatan Siak, namun tidak ada jawaban," akuinya. 

Ia mengaku, selain kepengrusuan dia, ada 11 PK lagi bernasib sama dengan kepengurusannya, dan tidak juga mendapatkan haknya pada Musda yang dibuka ketua DPD I partai Golkar Riau Syamsuar itu. 

Terpisah, saat dihubungi, ketua SC Musda VI partai Golkar Siak Naufal Haddrami mengaku tidak mau berkomentar banyak terkait hal itu.

"Itu kan urusan internal partai, tidak perlu di gembar gemborkan. Kalau soal Musda, saya pikir sudah clear, kami sudah menjalankan sesuai juklak yang ada," tutupnya. (Gs/LK)