Survei: Pemerintah Dianggap Belum Mampu Kendalikan COVID-19

 
Foto: Ilustrasi Covid-19

 

Lancang Kuning, JAKARTA – Sebagian besar kalangan elite di Indonesia menilai bahwa saat ini pemerintah Indonesia belum mampu mengendalikan penyebaran virus Corona atau COVID-19. Jumlah kalangan elite yang menilai pemerintah belum mampu kendalikan penyebaran COVID-19 sebesar 64,4 persen.

Temuan tersebut merupakan hasil survei dari lembaga survei Indikator Indonesia yang bertema 'Peran Kepemimpinan dan Institusi dalam Penanganan COVID-19'. Survei ini dibuat dengan tujuan mengevaluasi model penanganan COVID-19 yang telah dicanangkan dan diterapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 

Baca Juga: Rumah Yatim Berikan Bantuan Pendidikan Bagi Puluhan Anak di Pelosok Riau

"Sebanyak 35,5 persen responden mengatakan cukup terkendali, mayoritas narasumber menilai penyebaran virus Corona di Indonesia hingga sejauh ini masih belum terkendali, 64.4 persen, dan sisanya tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, Kamis 20 Agustus 2020, dilansir dari Viva.co.id

Burhanuddin mengatakan, di mata responden, cara-cara pengendalian yang selama ini diterapkan tidak semuanya efektif. Sebanyak 56,9 persen responden menilai rapid testkurang atau tidak efektif sama sekali sebagai alat identifikasi awal untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

Baca juga: Erick Tegaskan Kerjasama Biofarma dan Sinovac Ada Transfer Teknologi

"Namun ada 87,5 persen responden beranggapan penerapan protokol kesehatan mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker ketika di luar rumah efektif mencegah penyebaran Corona," ujarnya.

Sementara itu, terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, mayoritas responden berpandangan PSBB cukup atau sangat efektif mencegah penyebaran virus Corona. Oleh karena itu, kebanyakan atau sebanyak 60,9 persen menganggap pelonggaran PSBB tidak layak untuk diterapkan.
 

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Sebanyak 55,2 persen menilai PSBB efektif, 44,1 persen menilai tidak efektif. Kemudian mayoritas responden menilai PSBB tidak layak dilonggarkan, hanya sekitar 37,8 persen yang menilai layak dilonggarkan," tuturnya.

Survei ini dilakukan terhadap responden yang merupakan pemuka opini nasional dan daerah (provinsi), sebanyak 304 orang dari 20 kota di Indonesia. Mereka terdiri atas tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum tentang penanggulangan COVID-19 di Indonesia. 
 

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak dilakukan secara random. Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah. 

Hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Namun, karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri atas pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya. (LK)