Chairul Anwar: PERPU 01/2020 Lebih Berpihak Kepada Pengusaha Besar, Dibanding UMKM

 

Foto: Chairul Anwar

Lancang Kuning, JAKARTA -- Badan Anggaran DPR RI menyetujui Perpu 01 Tahun 2020 untuk disahkan di paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang, Selasa dini hari 05/05/2020. Hanya Fraksi PKS yang menolak Perpu 1 Tahun 2020 tersebut.

Baca Juga: Fenomena Mengerikan Usai Corona di Jembatan Terpanjang Dunia China

Fraksi PKS berpendapat, Perpu tersebut selain dapat berpotensi merugikan negara, juga dapat berpontensi melanggar konstitusi. Hal lain yang menjadi alasan penolakan adalah, Perpu 1/2020 lebih berpihak kepada pengusaha besar dari pada pengusaha UMKM. Hal ini diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI Drs. Chairul Anwar, Apt. di kediamannnya (Rabu, 06/05/2020).

Baca Juga: Mundur, Wabah Covid-19 Diperkirakan Berakhir Oktober 2020

“Saya melihat, Perpu 1 Tahun 2020 ini, lebih cenderung berpihak kepada pengusaha besar, di banding memperhatikan UMKM, hal ini bisa terlihat di pasal-pasal yang ada di dalam perpu tersebut, seperti pada pasal 11 ayat (1)-(7), bahwa pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional lebih banyak terkait dengan pemulihan BUMN dan investasi Pemerintah. Ironisnya lagi, jika kita searching nomenklatur UMKM, tidak terdapat dalam Perpu tersebut.”  Jelas Chairul Anwar.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

Chairul juga menyampaikan,  Perppu No.1 Tahun 2020 harusnya lebih serius memperhatikan kondisi UMKM. Seperti diketahui, akibat dari wabah virus covid 19, yang paling berdampak dan sulid untuk bangkit adalah UMKM, bukan pengusaha besar. Apalagi sektor ini menghimpun 59,2 juta pengusaha, atau lebih dari 90% populasi pengusaha di Indonesia.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

“Kita mengetahui, UMKM lah yang paling merasakan dampak akibat COVID-19, dibanding pengusaha besar. Apalagi jumlah UMKM itu 90% dari jumlah populasi pengusaha di Indonesia. Itu artinya, UMKM adalah penyumbang perekonomian terbesar, sekitar 60% dari perekonomian nasional. Tapi sayangnya, mereka tidak dibahas dalam perpu, malah yang banyak perhatian adalah pengusaha besar dan BUMN,” ungkap Politisi PKS asal Riau ini.

Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga meminta pemerintah, agar sektor UMKM dijadikan prioritas utama untuk dibantu menghadapi dampak ekonomi akibat COVID-19.

 “Seharusnya momen COVID-19 ini, menjadi perhatian serius bagi Pemerintah untuk memperkuat posisi UMKM bagi Perekonomian nasional, sehingga pasca COVID-19 nantinya, UMKM bisa tumbuh dan berkembang lagi, dan menjadi dan lokomotif bagi perekonomian nasional,” tutup Chairul. (LK)