Daftar Isi
Foto: Ilustrasi
Lancang Kuning, MERANTI - Rencana Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.si melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi seluruh wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Riau menuai polemik ditengah masyarakat.
Baca Juga: Diuji Klinis, Vaksin Corona Diperkirakan Beredar Akhir Tahun
Terutama bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski kabupaten ini dikelilingi oleh daerah lainnya yang berzona merah akibat virus corona, namun banyak masyarakat yang secara terang-terangan menolak jika pemberlakuan PSBB diterapkan di Meranti.
Baca Juga: ebulan Makan Singkong, Janda Miskin Dapat Sembako dari Kapolres Inhu
Hal demikian disampaikan oleh tokoh masyarakat Meranti yang merupakan Ketua Aliansi Masyarakat Meranti Peduli Kesehatan Zaini Mahadun. Menurutnya pemerintah Provinsi dan daerah perlu melakukan kajian serius dan mendalam sebelum menerapkan PSBB.
Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru
"Kita paham dan sangat maklumi niat pemerintah provinsi dan daerah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya virus corona. Namun disisi lain karena masyarakat Meranti yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil perlu menjadi pertimbangan khusus dan kajian serius sebelum PSBB. Jangan sampai karena mengelak mati dari corona malah mati karena kelaparan. Perlu persediaan stok makanan dan obat-obatan yang cukup setiap rumah sebelum PSBB di Meranti," tutur Ketua M2PK.
Baca Juga: Tempat Wisata di Riau
Selain Ketua M2PK, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Meranti turut merespon rencana PSBB tersebut, menurutnya jika diberlakukan PSBB akan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat.
"Sekarang saja masyarakat kita sudah susah dan banyak mengeluh terkait dampak ekonomi yang makin melemah. Geliat masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi sudah sangat terasa memburuk. Dikota saja banyak kita jumpai keluhan-keluhan tentang masalah ekonomi akibat corona ini. Apalagi di masyarakat perdesaan. Bisa saja banyak yang sulit mendapatkan makanan karena tidak dapat bekerja sebebas waktu sebelum corona," ungkap Ketua Kadin Meranti, Padhil Alwi.
"Ya, kita harusnya lebih bijaksana dalam memberlakukan PSBB. Pemerintah jangan menyamakan semua daerah. Tentu ada lokal wisdomnya atau perlakuan berbeda antara satu daerah kabupaten dengan yang lainnya. Kita yakin selagi masyarakat kita kompak dalam melaksanakan sop protokol kesehatan yang dianjurkan. Insyallah Meranti akan aman dari Covid-19," tambah Domisioner Ketua KNPI Meranti.
Ditempat yang lain penolakan juga disampaikan oleh Mantan Ketua KNPI Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rustam. Ia menilai pemerintah provinsi tidak perlu gegabah menyamakan semua daerah Kabupaten sehingga harus PSBB.
"Sangat dimaklumi niat baik pemerintah untuk melindungi masyarakat dan rakyatnya dari covid 19 ini. Meski diriau kasusnya makin meningkat tapi dimeranti kan PDP 4 orang dinyatakan negatif. Tinggal sinergi gugus tugas covid 19 dengan pemda setempat menjaga pintu masuk pelabuhan keluar masuk untuk memastikan tidak ada warga luar yang datang membawa virus ke meranti. Banyak persiapan yang perlu dilakukan seperti keamanan, jaminan kebutuhan pangan dan kesehatan serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Tidak asal Psbb saja. Mohon dilihat lebih jauh tentang dampak positif dan negatifnya jika PSBB," terang Rustam.
Disisi lain melihat belum saja PSBB diberlakukan di Meranti kondisi ekonomi yang makin melemah juga berpengaruh bagi para pengemudi jasa becak motor.
Ketua Becak Motor Wisata (BMW) Meranti Saifullizan menerima banyak keluhan dari teman seprofesinya. Terdengar banyak temannya yang mulai menjual becak motor dengan harga murah demi bertahan hidup.
"Terus terang kita akan menolak jika meranti diberlakukan psbb. Belum aja dilakukan psbb sekarang penghasilan kita semua menurun. Bahkan ada teman saya seprofesi yang menjual becaknya dengan harga murah karena untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Kita berharap pemerintah bisa melakukan kajian terlebih dahulu apakah banyak dampak negatif atau positif andai psbb diberlakukan di meranti ini," tutup Ketua BMW. (LK/Das)
Komentar