Heboh Perusahaan Kaesang Disuntik Dana Pemerintah, Fakta atau Hoax

Foto: Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI, Teten Masduki.

Lancang Kuning, JAKARTA – Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep diterpa isu miring setelah salah satu perusahaan miliknya, PT Harapan Bangsa Kita (Hebat) disebut mendapatkan dana dari salah satu kementerian. Perusahaan yang dikenal dengan nama GKHebat itu disebut menerima dana Rp200 miliar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM).

Kabar itu pun langsung ditanggapi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Ia menegaskan jika tidak ada anak Presiden yang mencari proyek pemerintah. Kabar tersebut juga disangkal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar atau hoaks.

“Tidak ada anak presiden yang mencari proyek di pemerintah dan tidak ada pembiayaan atau pun kerja sama dengan HEBAT,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dikutip melalui pernyataan resminya, Sabtu, 25 April 2020, seperti melansir dari VivaNews. 

Teten menyampaikan bahwa dana sebesar Rp200 miliar merupakan dana untuk pelatihan koperasi dan UMKM yang masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut akan disalurkan ke  provinsi dan kabupaten dari Kementerian Keuangan langsung dan bukan melalui Kemenkop dan UKM.

Namun memang, Teten mengakui jika manajemen GK|Hebat sempat melakukan audiensi dengan Kemenkop dan UKM untuk berbagi ide dan pengalaman dalam pengembangan UMKM. Kegiatan itu diinisiasi secara mandiri oleh GK|Hebat tanpa ikatan kerja formal apapun dengan KemenKop dan UKM.

Sedangkan pengamat Komunikasi Yohanes Don Bosco Doho merasa, fenomena hoaks terus saja bertambah dan semakin mengkhawatirkan. Ia mengatakan jika pemerintah dan aparat hukum dapat menindak tegas penyebar hoaks.

“Ambil tindakan tegas dan terukur. Pasalnya, hanya dengan tindakan tegas maka publik akanmikir-mikir untuk menyebarkan hoaks,” kata Yohanes.

Yohanes menilai jika dalam kondisi seperti masyarakat semakin mudah terprovokasi sehingga akan mudah untuk memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab menurutnya adalah pemerintah. Yohanes menyampaikan jika untuk menekan hoaks pemerintah harus melakukan komunikasi satu pintu, tegas, bicara baik dan bicara sejujurnya sehingga informasi tidak simpang siur. (LK)