Dugaan Ketua RT Potong Dana Bansos

Foto: Ilustrasi paket bansos

Lancang Kuning, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyelidiki dugaan kasus pemotongan dana bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.

"Penyelidikan dan penelusuran tersebut dilakukan terhadap bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, dikutip dari Antara, pada Minggu (19/4).

Pemotongan dana bansos jaring pengaman sosial (JPS) PSBB Kota Depok diduga dilakukan oleh oknum ketua RT di Kota Depok. Dana bansos warga terdampak COVID-19 seharusnya mendapatkan dana Rp250 ribu per kepala keluarga dari Pemkot Depok. Namun, warga mendapatkan Rp225 ribu.

Idris mengatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut. Menurutnya, penelusuran dan pengawasan itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.

Melalui laporan ini, katanya, diharapkan ada kontribusi dan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Covid-19 di wilayah masing-masing. Terlebih dalam pendistribusian bansos di Kota Depok selama pandemi virus Corona ini.

"Masing-masing wilayah memiliki Satgas Kampung Siaga Covid-19, diharapkan adanya pengawasan dalam pendistribusian bansos agar merata, tepat sasaran, serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui ada pungutan liar bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.

"Iya memang ada oknum RT yang melakukan hal tersebut, tapi tidak semuanya melakukan pungutan liar," katanya.

Ia mengatakan dana yang sudah disalurkan saat ini bersumber dari APBD Kota Depok sebesar Rp250.000 untuk 30.000 Kepala Keluarga.

Terpisah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendistribusikan 88.942 paket bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak virus corona (Covid-19). Bantuan ini seluruhnya berupa barang dan tanpa uang tunai.

"Pada Senin (20/4), bantuan sosial didistribusikan di 26 Kelurahan di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Total paket yang didistribusikan sebanyak 88.942 paket," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/4).

Ia menjelaskan bantuan yang diberikan merupakan paket bahan pangan pokok yang terdiri dari 5 kilogram beras, 2 kaleng sarden, 0,9 liter minyak goreng, 2 bungkus biskuit, 2 lembar masker kain, dan 2 batang sabun mandi.

"Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini," ucap dia.

Program bansos tersebut bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di DKI Jakarta.

Berdasar panduan PSBB DKI Jakarta, ada beberapa kriteria masyarakat yang mendapatkan bansos. Pertama, bansos diperuntukkan bagi warga yang memiliki KTP DKI dan yang tidak memiliki KTP DKI dengan berpenghasilan kurang dari Rp5 juta per bulan.

Kedua, penerima bansos mengalami kesulitan dalam bekerja seperti terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan dengan pengurangan atau tidak menerima gaji. Penerima bansos menutup usaha atau tidak berjualan dan pendapatan atau omzet berkurang drastis karena covid-19.

Bagi mereka yang masuk dalam kriteria tersebut namun tidak terdata oleh pemerintah maka dapat melaporkan ke RW dan mengisi form permintaan bantuan ke RW. Kelurahan akan memberikan data tersebut ke Dinas Sosial dan akan dicek kebenarannya.

Penyaluran bansos DKI periode kali ini dilakukan pada 9-24 April. Pembagian dilakukan per kelompok kelurahan. Misalnya, pada Senin (20/4), bansos dibagi di kelurahan tanjung Priok dan Pondok Kopi.

"Bantuan langsung di antar ke rumah," demikian keterangan dalam unggahan akun Instagram Dinsos DKI. (LK)