Anggota DPRD Ini Berharap Tranparansi Anggaran Penanganan Covid-19 di Inhu

Foto: Anggota DPRD Inhu, Muhammad Syafaat SHI

Lancang Kuning, INHU -- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Satuan Gugus Tugas diminta transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Transparansi mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah daerah selama masa penanganan pandemi di Inhu.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Muhammad Syafaat SHI, Selasa (14/4) di Air Molek.

Baca Juga: Warga Peranap Inhu Dihebohkan Penemuan Mayat Tergeletak Dijalan

Beberapa waktu lalu, Pemkab Inhu sudah mengumumkan besaran anggaran penanganan Corona yakni Rp 90,2 miliar.

Menurut Syafaat, Pemkab Inhu melalui Satuan Gugus Tugas Covid-19 harus menyampaikan sumber dana serta alokasinya secara rinci.

Baca Juga: Masjid Istiqlal Tanpa Bukber dan Tarawih, Tapi?

"Dan secara berkala nantinya pemkab juga bisa meng-update berapa jumlah anggaran yang sudah digunakan untuk penanganan Covid-19 di Inhu. Dan untuk apa saja digunakan. Skala prioritasnya juga harus jelas. Hal apa yang mesti didahulukan dalam upaya kita memutus mata rantai Covid-19 ini," jelas Syafaat.

Syafaat menyebut, hal ini harus dilakukan untuk menutup celah korupsi.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Inilah sebenarnya yang ditunggu masyarakat (transparansi). Publik wajib tahu karena anggarannya kan menggunakan uang rakyat," tutur Syafaat.

Terkait bantuan sosial berupa pemberian sembako kepada warga miskin dan terdampak, Syafaat juga mengkritisi metode yang digunakan Pemkab Inhu, yakni dengan menggelar pasar murah.

Menurut anggota Komisi 1 tersebut, hal itu bertolak belakang dengan protokol penanganan covid-19.

"Sebisa mungkin kegiatan tidak mengundang atau mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, pastikan protokol covid-19 diterapkan secara disiplin," katanya lagi.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Syafaat melanjutkan, pasar murah berpotensi mengundang masyarakat dalam jumlah ramai dan belum tentu tepat sasaran.

"Maka, yang paling efektif adalah dengan melakukan pendataan masyarakat miskin dan terdampak Covid. Sehingga, sembako bisa diantar langsung ke rumah-rumah," papar Syafaat.