Kisruh Tunda Cicilan, Anggota DPRD Inhu Minta Pemkab Cepat Tanggap 

Foto: Istimewa

Lancang Kuning, INHU - Untuk meredam dampak dari wabah virus corona (Covid-19), beberapa waktu lalu Pemerintah Pusat melalui intruksi Presiden memberikan kemudahan terhadap sejumlah sektor usaha, UMKM, serta masyarakat terdampak, yakni berupa penundaan pembayaran cicilan. 

Harapannya di lapangan, Kabupaten Indragiri Hulu misalnya, kebijakan ini harus segera di tanggapi dan dieksekusi dengan cepat.

Baca Juga: Ricuh di Perusahaan Leasing Gara-gara Corona

Karena, realisasi dari instruksi presiden ini sangat ditunggu masyarakat yang ekonominya terganggu akibat wabah corona. 

Terkait hal tersebut Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Muhammad Syafaat meminta, agar pemerintah daerah menyikapi serius kebijakan tersebut. 

Baca Juga: Menegangkan, 28 Provinsi di Indonesia Dimasuki Virus Corona

"Penundaan pembayaran cicilan tersebut sangat besar artinya bagi warga terdampak. Yaitu, bagi mereka, masyarakat ekonomi bawah, yang terkena dampak langsung dari pembatasan sosial (Social distancing) yang dikeluarkan pemerintah terkait Covid-19 ini," ujar Syafaat. 

Syafaat mendesak agar pemda segera berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, perusahaan pembiayaan, dan pihak terkait lainnya. 

Baca Juga: 

"Supaya instruksi presiden ini bisa segera direalisasikan. Dan Pemkab Inhu juga bisa segera menginformasikan secara resmi kepada masyarakat," tutur anggota Komisi 1 ini. 

Syafaat menyampaikan, dirinya sangat menunggu langkah konkret Pemkab Inhu terkait kebijakan tersebut. 

Baca Juga: 

"Selama ini kita melihat Pemkab Inhu belum memiliki langkah konkret dalam penanganan dan pencegahan merebaknya Covid-19. Saat ini, yang dilakukan baru berupa instruksi dan himbauan," tutur pendakwah ini. (LK)