Abdul Kasim: Kita Berharap Anggota DPR RI Asal Riau Dapat Memperjuangkan APBN untuk Menaggulangi Abrasi

Foto: Abdul Kasim

LancangKuning.com, PEKANBARU – “Dari hasil Reses yang saya lakukan banyak PR (Pekerjaan Rumah) kita dari masyarakat. Terutama tentang abrasi pantai di daerah pemukiman masyarakat pesisir,” ungkap Anggota DPRD Riau Fraksi PKS Abdul Kasim saat memberikan keterangan (01/01/2019).

Sejumlah kawasan pesisir di Riau memang rawan dampak abrasi, bahkan mengancam keberadaan pulau-pulau di sana. Abrasi yang menerjang sejumlah pulau di Provinsi Riau bukan saja mengancam masyarakat tempatan. Persoalan tersebut saat ini sudah menjadi masalah  nasional, karena dapat mengurangi batas negara.

Baca Juga: Selain Uang, 5 Hal Ini Bisa Kamu Berikan untuk Korban Banjir

Dikatakannya bahwa di Dumai saja saat ia melakukan Reses, beberapa pemukiman masyarakat di kawasan pantai yang sudah terkena abrasi meliputi dua Kecamatan dan tersebar di empat kelurahan. Di Kecamatan Medang Kampai kelurahan yang terkena abrasi yaitu Kelurahan Mudam, Kelurahan Teluk Makmur dan Kelurahan Guntung, sementara di Kecamatan Sungai Sembilan ada satu kelurahan yang terkena abrasi yaitu Kelurahan Basilam Baru.

Baca Juga: Awal 2020, Titik Panas Terdeteksi di Dumai dan Inhil

“Panjang abrasi 6 km dan dari pantai ke darat dalam satu tahun abrasinya sampai 30 meter pertahun,” kata Abdul Kasim.

Foto: Abdul Kasim

“Anggaran yang dibutuhkan untuk 4 kelurahan tersebut saja lebih kurang  165 miliar dan pemecah gelombang 8 titik butuh anggaran lebih kurang 16 miliar. Jika digabungkan dengan daerah pesisir di Kabupaten yang lain seperti Bengkalis, Meranti dan Rohil tentu dananya sangat besar sekali,” ungkapnya.   

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Abdul Kasim berharap Anggota DPR RI dari Riau dapat memberi kontribusi yang besar, salah satunya adalah menyerap dana APBN untuk penanggulangan abrasi di kawasan pesisir.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Jika mengharapkan dari dana daerah jelas tidak mencukupi. Solusinya adalah dengan menyerap dana dari pemerintah pusat yang ada di setiap kementerian terkait. Nah, ini tentu kita berharap kepada wakil rakyat (DPR RI) asal Riau agar dapat memperjuangkannya, supaya abrasi yang terjadi tidak semakin meluas dan merugikan masyarakat,” tutupnya. (**)