Program Revolusi Mental Jokowi Gagal, PNS Dicap Radikal

Foto: Ilustrasi PNS

LancangKuning.com, JAKARTA - Revolusi Mental digemakan Presiden Jokowi sejak mulai menggerakkan roda pemerintahan pada 2014 lalu. Etos kerja pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) ingin diubah ke arah yang jauh lebih baik dalam melayani masyarakat.

Namun sejumlah pihak menganggap program tersebut belum terlalu terasa manfaatnya terutama di birokrasi pemerintahan. Perubahan signifikan dari etos kerja dan pelayanan ASN dinilai belum terlihat.

Baca Juga: Jangan Jadi Bencana, Suku Dayak Kalimantan Peringatkan Soal Pindah Ibukota RI

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menganggap pengawasan yang buruk sebagai penyebabnya. Menurutnya, Revolusi Mental tidak berjalan optimal di lingkungan birokrasi karena etos kerja ASN itu sendiri.

"Program sudah banyak, aturan sudah dibuat sedemikian rupa, tetapi yang menjadi masalah ini menyangkut perilaku birokrasi ASN, menurut saya pengawasannya harus ketat," ujar Trubus, melansir CNN Indonesia.

Riwayat Revolusi Mental

Joko Widodo, saat kampanye Pilpres 2014, bermaksud membenahi sumber daya manusia (SDM) lewat program Revolusi Mental. Dia ingin mengubah karakter manusia Indonesia, baik di tingkat elite politik, birokrat, maupun rakyat secara umum.

Baca Juga: Lawan China, Indonesia Menang dengan Skor 3-1

Jokowi lalu meneken Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Dalam Inpres itu, Revolusi Mental memiliki lima program induk.

Di antaranya, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia bersatu. Masing-masing program induk memiliki program turunan.

Dalam mengampanyekan Revolusi Mental, Kemenko PMK juga bekerja sama dengan media massa khususnya televisi swasta. Begitu besar anggaran yang digelontorkan untuk memasang iklan. Pada 2015, biaya untuk sosialisasi mencapai Rp105 miliar.

Baca Juga: Tempat Wisata di Riau

Kemudian, pada 2016, Kemenko PMK membentuk gugus tugas lintas regional untuk mengawasi dan menjalankan program Revolusi Mental di lapangan. Contoh pelaksanaannya berupa kuliah kerja nyata mahasiswa dengan tema Revolusi Mental.

Kemenko PMK juga bekerja sama dengan 48 perguruan tinggi se-Indonesia pada 2017 lalu. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp6,6 miliar. Banyak program yang telah dilaksanakan dan cukup panjang untuk disebutkan satu per satu.

Radikalisme Menjamur

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menyoroti paham radikalisme yang terus tumbuh ketika Jokowi ingin memperbaiki karakter masyarakat melalui revolusi mental. Menurutnya Menko PMK Puan Maharani masih belum optimal menjalankan revolusi mental di seluruh lapisan masyarakat.

Paham radikalisme yang dimaksud yakni penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Paham itu berkembang dan dianut berbagai kalangan.

Baca Juga: Makanan Khas Pekanbaru

"Kemenko PMK gagal tentang Pancasila, radikalisme seperti tumbuh jamur di siang hari," ujar Yogi kepada CNNIndonesia.com (16/7).

Menurutnya, miris pula ketika radikalisme juga tumbuh di benak para aparatur sipil negara (ASN). Padahal justru seharusnya mereka, selaku abdi negara, yang menjadi panutan dalam menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah mengatakan ada 19,4 persen ASN tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Kemudian, 19,1 persen pegawai perusahaan BUMN memiliki pandangan serupa.

Sebanyak 8,1 persen pegawai swasta juga menganut paham radikal. Masih menurut Ryamizard, 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA setuju dengan konsep khilafah.

Tidak ketinggalan, Ryamizard juga menyebut kurang lebih 3 persen anggota TNI terpengaruh oleh paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Mengenai ASN yang setuju dengan paham radikalisme Gerakan Pemuda Ansor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga pernah mengatakan hal serupa. Tidak sedikit ASN yang kini tidak setuju dengan Pancasila sebagai ideologi.

Menurut GP Ansor, paham demikian berkembang karena masjid-masjid di kantor lembaga negara telah sekian lama disusupi kelompok radikal. GP Ansor mengklaim telah mensurvei selama sepanjang 2016-2018.

"Strategi Menko PMK harusnya masuk ke asosiasi-asosiasinya, seperti asosiasi perguruan tinggi, harus ada kurikulum perbaikan ideologi," lanjutnya.

Yogi berharap Jokowi di periode kedua nanti tidak mengabaikan pertumbuhan radikalisme di masyarakat. Walau bagaimanapun, menurutnya, paham yang bertentangan dengan Pancasila harus terus dikikis.

Apabila program atau kebijakan yang dilakukan tidak berjalan optimal, sebaiknya diganti agar radikalisme tidak berkembang. Menurutnya, misi menangkal paham yang bertentangan dengan Pancasila mesti dilakukan dengan serius.

"Ke depannya, Jokowi bisa mengevaluasi tidak hanya kepada menteri, tapi juga ke bagaimana program-programnya," tutur Yogi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengatakan banyak aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang tak suka Pancasila. Hal ini menurutnya berdasarkan riset beberapa lembaga.

Hariyono mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan seharusnya para PNS itu jadi pihak pertama yang membumikan kepada segenap warga negara Indonesia.

"Kan lucu kalau sebagai aparatur negara kemudian dia sendiri tidak setuju dengan Pancasila," kata Hariyono saat ditemui usai Rakornas Simpul Strategis Pembumian Pancasila di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Rabu (16/10).

Ia belum memperjelas lembaga-lembaga yang melakukan riset, serta hasil detailnya.

Paling anyar, Rabu (16/10), Plt Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Tjahjo Kumolo memberi sanksi disiplin berupa pencopotan jabatan atau non job terhadap PNS yang mengunggah konten pro khilafah di media sosialnya.

PNS yang bekerja di Kantor Wilayah Kemenkumham Balikpapan itu dicopot karena mengunggah status bertuliskan kalimat "Era Kebangkitan Khilafah telah Tiba". (LKC)