Daftar Daerah di Papua-Papua Barat yang Akses Internetnya Sudah Dibuka
Foto: Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu
LancangKuning.com, Jakarta - Pemerintah mulai membuka blokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pembukaan blokiran dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi Papua yang mulai kondusif.
"Setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan dan mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua, mulai Rabu (4/9/2019), pukul 23.00 WIT, pemerintah secara bertahap mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu, Rabu (4/9), melansir detik.com
Dia mengatakan pembukaan pemblokiran internet dilakukan di 19 Kabupaten di Papua, yakni Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Sementara, ada 10 kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo, dan Nabire, yang akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.
"Pembukaan blokir atas layanan data internet juga dilakukan di 10 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat, yakni Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Untuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan," ujarnya.
Baca Juga: Mulai 4 September, Pemerintah Buka Akses Internet di Papua
Dia mengatakan pembukaan blokiran layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah kondusif pasca-kerusuhan beberapa waktu lalu. Dia juga mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan sebaran informasi hoax, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan, dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun.
"Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoax, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apa pun, termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," pungkasnya. (LKC)
