Daftar Isi

PEKANBARU,Lancangkuning.com-Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi petani mitra plasma di Provinsi Riau mengalami penurunan untuk periode 18-24 November 2026. Harga pembelian tertinggi untuk sawit kelompok umur sembilan tahun ditetapkan sebesar Rp3.701,42 per kilogram.
Angka tersebut turun Rp85,37 per kilogram atau sekitar 2,25 persen dibandingkan harga pekan sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan inti sawit (kernel).
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Penetapan Harga Pembelian TBS. Dalam perhitungan kali ini, tim menggunakan tabel rendemen berdasarkan kajian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang telah disepakati bersama.
Penetapan harga juga mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 144/Kpts./PP.320/E/12/2025.
Supriadi menyebutkan, indeks K yang digunakan dalam perhitungan periode ini sebesar 93,69 persen. Adapun harga cangkang ditetapkan Rp14,73 per kilogram.
Sementara itu, harga jual CPO tercatat turun Rp365,86 dibandingkan pekan sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada kernel dengan koreksi sebesar Rp185,85.
Dalam proses penetapan, terdapat sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak melakukan transaksi penjualan. Kondisi tersebut ditangani sesuai Pasal 16 Permentan Nomor 13 Tahun 2024.
Berdasarkan ketentuan itu, apabila PKS tidak melakukan penjualan, harga CPO dan kernel menggunakan harga rata-rata tim. Namun, jika terkena validasi kedua, acuan yang dipakai adalah harga rata-rata KPBN.
Untuk periode ini, harga rata-rata CPO KPBN berada pada posisi Rp14.331 per kilogram, sedangkan harga kernel mencapai Rp12.908 per kilogram.
Supriadi mengatakan, turunnya harga TBS pekan ini merupakan dampak langsung dari pelemahan harga CPO dan kernel. Meski demikian, pihaknya terus melakukan pembenahan dalam mekanisme penetapan harga agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Perbaikan tata kelola tersebut dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan penetapan harga yang transparan dan adil bagi perusahaan maupun pekebun mitra.
Dengan mekanisme yang semakin baik, pemerintah berharap hasil penetapan harga TBS dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan.(*)







Komentar